REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menanggapi terkait Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang nyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Menurutnya, kesiapan Ganjar Pranowo maju sebagai capres tentu membawa implikasi baginya di PDIP.
"Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (19/10/2022).
Dia mengatakan, keputusan Ganjar itu sudah melawan keputusan di PDIP. Sebab, PDIP sudah memberi hak prerogatif kepada Megawati untuk memutuskan capres yang akan diusung.
Kalau Ganjar tidak mundur, ada kemungkinan Megawati akan memberi sanksi tegas. Megawati bisa jadi akan memecat Ganjar karena sudah mendahului keputusannya.
"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," kata dia.
Karena itu, bisa jadi keputusan Ganjar itu memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.
"Partai lain tentunya memang menunggu adanya sanksi dari dari PDIP terhadap Ganjar. Dengan begitu, partai lain itu akan bebas mendeklarasikan Ganjar menjadi capres," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi salah satu nama dengan elektabilitas tertinggi yang digadang menjadi calon presiden (capres) pada 2024. Menjawab peluang tersebut, dia menyatakan siap untuk bangsa dan negara.
"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar lewat keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rabu (18/10/2022).
Setiap anggota partai politik, jelas Ganjar, harus siap ketika memang diusung sebagai capres. Orang-orang terbaiklah yang pasti dipilih oleh partai untuk mengikuti kontestasi nasional tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika