REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan penetration test atau uji penetrasi terhadap sistem keamanan data pemilih. Tes ini yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu 2024 itu. 

Hal itu disampaikan Plate usai menggelar Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (18/10/2022). Rapat ini dihadiri perwakilan 12 kementerian/lembaga, yang di antaranya adalah Polri, TNI, KPU, Bawaslu, BIN, BSSN, Kementerian Agama, dan Kemendagri. 

Plate menjelaskan, semua pihak dalam rapat itu sepakat untuk menjaga keamanan sistem elektronik KPU, terutama dari sisi keamanan sibernya. Dengan begitu, data pemilih yang ada di KPU bisa aman dari serangan siber. 

Upaya menjaga data pemilih itu, kata dia, bisa dilakukan dengan melakukan penetration test terhadap jaringan server data pemilih KPU. "Termasuk melakukan penetration test, untuk menguji kehandalan2nya. Sehingga dia lebih punya daya tahan yang baik pada saat menghadapi Pemilu," kata Plate di kantornya, Selasa (18/10). 

Untuk diketahui, penetration test adalah suatu kegiatan dimana seseorang mencoba mensimulasikan serangan terhadap jaringan institusi tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringannya. 

Sebagai informasi, Pada awal September 2022, sebanyak 105 juta data penduduk Indonesia yang diduga milik KPU dibagikan di forum online Breached Forums. Data itu diunggah oleh peretas bernama Bjorka. 

Bjorka mengklaim memiliki data penduduk Indonesia dari KPU dengan ukuran file terkompres sebesar 4 GB. Ia menjual data tersebut seharga 5.000 dolar AS atau sekitar Rp 74,4 juta. 

Namun, KPU RI membantah mengalami kebocoran data. “Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, Selasa (6/9/2022).

Ikuti Whatsapp Channel Republika