Senin 17 Oct 2022 15:05 WIB

Dekan FH UPN “Veteran” Jakarta: Kasus Sambo dan Teddy Momentum Bersih-Bersih Polri

Sistem rekrutmen Polri harus dievaluasi.

Rep: muhammad subarkah/ Red: Muhammad Subarkah
Terdakwa kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ferdy Sambo bersama Istirnya Putri Candrawathi, Kuat Maruf dan Bripka Ricky Rizal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Terdakwa kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2022). Ferdy Sambo bersama Istirnya Putri Candrawathi, Kuat Maruf dan Bripka Ricky Rizal menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Abdul Halim meminta Kapolri menjadikan kasus Sambo dan Teddy Minahasa sebagai momentum bersih-bersih institusi Kepolisian.

“Kepala Kepolisian RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seyogianya tegas menindak para aparat kepolisian yang telah melakukan pelanggaran hukum. Kita dukung Kapolri untuk melakukan pembenahan institusi Polri secara cepat dan menyeluruh.”

Demikian disampaikan Abdul Halim Dekan FH UPN “Veteran” Jakarta  ketika diminta pendapatnya menyikapi persidangan kasus Sambo yang mulai disidangkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kasus Teddy Minahasa di Jakarta (17/10/2022).

“Jika bukan karena integritas yang tinggi dan kejujuran dari Polri, saya yakin kasus Sambo dan Teddy Minahasa berpeluang dipetieskan dan tidak akan diketahui masyarakat umum,”ujar Halim sambil memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri. 

 

 “Kita mendukung penuh komitmen Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memperbaiki citra negatif dan menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi),” ungkap Halim.

Menurut Abdul Halim, jika Kapolri tidak melakukan pembenahaan serius dan menyeluruh sesegera mungkin, maka momentum ini akan lewat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri akan semakin merosot. “Inilah saat yang tepat bagi pak Jenderal Polisi Listyo Sigit untuk mengangkat harkat dan nama baik Polri. Jangan sampai masyarakat skeptis dengan kepemimpinan Kapolri,” tegas Halim.

“Tindak tegas aparat polisi yang bermasalah. Lakukan segera monitoring dan evaluasi secara cepat dan menyeluruh. Membersihkan institusi polisi dari narkoba, bisnis narkoba, judi online, prostitusi, kekerasan terhadap masyarakat seperti peristiwa tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan penonton sepak bola, konflik diinternal kepolisian dan kesewenang-wenangan dalam menangangi berbagai kasus  hukum di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Halim bersemangat.

Polri harus bercermin dan sikap mawas diri, selalu menjaga nilai-nilai kepatutan serta keteladanan perilaku. “Polri sendiri memiliki sosok Jenderal Hoegeng yang terkenal dengan kejujuran dan integritasnya dalam bertugas,” ungkap Halim.

“Kita memerlukan polisi yang berwatak sipil di negeri ini. Polisi Indonesia kini bukan lagi berkarakter militer, namun sekadar “a civilian in uniform,” orang sipil yang diberi baju seragam. Sebagai polisi sipil tentu polisi harus menempatkan diri secara proporsional, kapan polisi harus bertindak sebagai “strong hand of society,” dan kapan harus bertindak dengan karakter “soft hand of society,” jelas Halim.

 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement