REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun mengingatkan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk fokus bekerja mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi persoalan ekonomi.
"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (15/10/2022).
Namun Hasto mengingatkan bahwah jalannya roda pemerintahan akan mengalami kerumitan ketika ada partai sudah mendahulukan kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat pemerintah tengah fokus mengatasi persoalan ekonomi.
"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan' menjadi persoalan," ujarnya.
Sebelumnya Partai Nasdem telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilihan Presiden 2024. Bahkan Anies disebut antitesis dari Jokowi oleh Politikus Nasdem Zulfan Lindan.
"PDI Perjuangan menunjukkan dengan contoh bahwa kepala daerah PDI Perjuangan tidak ada yang antitesis. Justru meramu berbagai keberhasilan kepala daerah termasuk keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menjadi spirit satu nafas kebijakan untuk dijalankan kepala daerah dari PDI Perjuangan," ucap Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
