REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi load factor atau bangkitan penumpang transportasi massal Biskita Transpakuan yang lebih tinggi, dibandingkan dengan transportasi massal berskema buy the service (BTS) di daerah lain. Kendati demikian, saat ini Biskita Transpakuan tengah dievaluasi oleh DPR RI.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengatakan pada Senin (3/10/2022) pihaknya bertemu dengan Kemenhub serta menyampaikan program-program tentang penataan transportasi di Kota Bogor, termasuk program BTS.
“Saat ini BTS sedang di evaluasi total oleh DPR, jadi pihak DPR melihat kota-kota lain tidak berjalan maksimal, jadi kami masih menunggu keputusan itu. Hasil komunikasi Menhub dan DPR akan menetukan apakah kita akan ditambah lagi atau tidak karena masih dievaluasi,” kata Bima Arya, Selasa (4/10/2022).
Bima Arya mengatakan, evaluasi tersebut dilaksanakan lantaran load factor dari Biskita Transpakuan diakui lebih tinggi daripada kota-kota lain di Indonesia yang juga memiliki transportasi berskema BTS. Sehingga hal ini menjadi anomali, lantaran berbeda dengan kota-kota lainnya.
Meski tengah dalam evaluasi, Bima Arya menuturkan, Biskita Transpakuan tetap beroperasi di Kota Bogor. Bahkan Menhub sepakat agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor segera melakukan usulan penetapan tarif.
“Jadi Pemkot Bogor akan melakukan kajian cepat untuk mengusulkan agar Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menetapkan tarif dari Biskita Transpakuan ini,” ucapnya.
Kendati demikian, Bima Arya mengakui belum bisa menyampaikan berapa rencana tarif yang akan diusulkan ke BPTJ. Selama Biskita Transpakuan belum bertarif, Pemkot Bogor akan membuat kajian terlebih dahulu yang ditargetkan selesai pada awal tahun depan.
Disinggung soal penambahan dua koridor di Koridor 3 dan 4 Biskita Transpakuan, Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor masih menunggu keputusan dari Menhub. Termasuk menunggu hasil evaluasi yang dilakukan DPR RI.
“Iya masih menunggu. Kita sudah mengajukan ada dua koridor yang kita minta, mungkin ada (tambahan) sekitar 26 bus, tetapi pak menteri menyampaikan begitu, masih dievaluasi oleh DPR,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
