REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menanggapi seruan kader saat Mukercab terkait dukungan agar Anies Baswedan menjadi calon presiden (capres). Mardiono mengaku menghormati dan menghargai suara kadernya. 

"Jika itu suara kader maka kami hormati dan hargai, tapi partai sendiri belum punya kebijakan soal capres dan cawapres. Setiap tokoh kami perhitungkan, karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya satu tapi banyak," katanya  dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/9/2022).

Mardiono menegaskan partainya belum menentukan siapa bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Ia mengatakan, mekanisme penentuan capres dan cawapres di PPP dilakukan melalui forum khusus.

"Sebab, terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang," kata Mardiono

Mardiono menjelaskan forum khusus untuk pemilihan capres atau cawapres bisa dilaksanakan dalam Mukercab atau Rapimcab, Mukerwil atau Rapimwil, hingga Mukernas atau RapimnasPPP. Terkait waktunya, Mardiono menjelaskan belum bisa dipastikan karena PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Karena PPP ada keterkaitan dengan KIB, maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal capres dan cawapres," kata dia.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan, partainya saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme button up. Sehingga, jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pencapresan sah-sah saja.

Namun, semua keputusan partai terkait capres dan cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini PPP belum menentukan itu.

“Namun, di partai sendiri ada mekanismenya seperti Mukernas atau Rapimnas PPP. Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara kami persilakan, namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan,” kata Arsul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika