REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024, yang tahapannya sudah dimulai tahun ini. Salah satunya dengan cara mengalokasikan anggaran pendukung.
"Pemda perlu menyusun alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai harapan," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dalam Rakornas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Sulawesi Tengah, Jumat (16/9/2022).
Dia menjelaskan, pemda perlu memberikan dukungan berupa anggaran untuk karena sejumlah penyelenggara pemilu tak punya infrastruktur lengkap. Misalnya, ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah maupun Bawaslu Daerah yang tidak punya kantor sekretariat di tingkat kecamatan.
"Inilah yang harus didukung teman-teman bupati/wali kota serta gubernur," kata Bahtiar sebagaimana dikutip dari siaran persnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga mengimbau Badan Kesbangpol daerah untuk aktif mendukung penyelenggaraan Pemilu, terutama dalam menjaga harmonisasi masyarakat. Sebab, penyelenggaraan pemilu rawan konflik horizontal.
“Waspadai potensi konflik menjelang sejumlah tahapan krusial seperti pendaftaran calon, masa kampanye, dan pemungutan suara. Penting untuk terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda agar situasi daerah terjaga tetap kondusif,” ujarnya.
Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Juni 2022 lalu. Saat ini, Pemilu 2024 sudah masuk ke tahap kedua, yakni pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika