REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- DPRD Kota Bogor telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait penanganan bencana di wilayah. Ada tiga catatan yang diberikan DPRD Kota Bogor yakni peta potensi antisipasi, penganggaran, dan kesiagapan dari pemerintah wilayah.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan pihaknya telah meminta data lengkap dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dan dinas terkait, mengenai peta wilayah yang terkena bencana. Serta wilayah yang berpotensi terkena bencana.
“Ini nanti akan ditindaklanjuti oleh komisi terkait untuk kemudian menguatkan peran BPBD dan Dinas Damkar dan Dinsos dan terkait agar melakukan antisipasi-antisipasi dalam konteks bencana,” kata Atang, Jumat (16/9/2022).
Lebih lanjut, Atang menyebutkan, Badan Anggaran mengeluarkan sikap agar Pemkot Bogor menambah anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) di Perubahan Anggaran 2022. Sebab, DPRD Kota Bogor melihat potensi bencana dengan curah hujan tinggi di akhir tahun perlu diantisipasi.
Kemudian, dia berharap pemerintah di wilayah bisa antisipatif memeriksa saluran-saluran yang selama ini tidak berfungsi akibat penyumbatan sampah agar diselesaikan. Sehingga ketika curah hujan tinggi, itu tidak menyebabkan luapan yang menyebabkan longsor.
“Karena di beberapa tempat bencana kami temukan demikian. Seperti di RW 003, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara kemarin itu karena salurannya mampet itu luber ke lereng, menggerus lereng dan ambrol,” jelasnya.
Di samping itu, Atang juga memberi catatan terkait tahapan pencairan BTT yang tergolong terlalu birokratis sehingga perlu dipangkas. “Antara kondisi urgent dengan kondisi biasa saja. Antara kondisi mendesak yang harus diselesaikan dan kondisi biasa saja,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika