Selasa 13 Sep 2022 13:44 WIB

Jelang Masa Jabatan Berakhir, Gubernur Anies Diminta Jangan Angkat Pejabat

Masa jabatan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI berakhir pada 16 Oktober 2022.

Red: Ratna Puspita

Foto: Republika/Putra M. Akbar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berbincang usai penandatanganan surat pemberhentian pada sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman masa akhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria 30 hari sebelum masa tugas berakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Anies Baswedan tidak melantik pejabat atau kepala perangkat daerah menjelang pensiun pada 16 Oktober 2022. Alasannya, untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di DKI.

"Kami mengusulkan agar Gubernur DKI tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tidak bertentangan terhadap aturan yang berlaku," kata Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Selasa (13/9/2022).

Baca Juga

Prasetio menambahkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali sebelumnya menerbitkan Pengumuman Nomor 12 tahun 2022 pada 6 September 2022 terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon dua di Pemprov DKI Jakarta. Lima jabatan tinggi pratama itu yang akan diadakan seleksi terbuka, yakni kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI dan kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI.

Selanjutnya, kepala Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah DKI, direktur RSKD Duren Sawit, dan direktur RSUD Pasar Minggu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 234 ayat 4 disebutkan proses pengangkatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai proses seleksi JPT Pratama seperti diatur dalam undang-undang terkait aparatur sipil negara.

Sementara itu, gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat atau melantik kepala perangkat daerah dari hasil seleksi tersebut sesuai pasal 235 ayat 1 Undang-Undang tersebut. Namun, gubernur atau wakil gubernur dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Ketentuan itu tertuang dalam pasal 71 ayat 2 ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sedangkan hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama itu diperoleh pada 3 Oktober 2022 dan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022 sudah berakhir atau kurang dari 13 hari jelang pensiun sebagai gubernur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika