Sebelumnya Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam surveinya menunjukan bahwa PPP harus bekerja keras agar partainya bisa lolos parlemen pada 2024 mendatang. Sebab pemilih stabil PPP hanya 56,7 persen.
Saiful mengatakan, perolehan suara PPP pada Pemilu 2019 adalah 4,5 persen. Jika setengahnya berkurang maka partai ini akan tidak lolos ke Senayan.
Sebelumnya, Mardiono menegaskan, PPP tidak ingin mengulang sejarah buruk, di mana mereka mendapat suara kecil dalam hasil Pemilu 2019. Partai berlogo kabah itu mengaku tidak ingin tenggelam dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang.
"Kami semua, tidak hanya saya tidak boleh mengulang sejarah partai yang memperoleh suara terendah karena PPP partai tertua," kata Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono di Jakarta, Rabu (7/9) pekan lalu.
Mardiono mengaku partai bakal melakukan persiapan ekstra agar tidak kalah dengan partai baru jelang Pemilu 2024 nanti. Dia bertekad agar PPP bisa sukses serta dapat meraup suara yang besar dalam pemilu dua tahun mendatang.
"Kami bertekad akan bekerja keras agar partai warisan ulama ini tidak tenggelam, sebab saat ini berada di ambang batas parliamentary threshold," katanya.
Mardiono memastikan bahwa setiap partai juga pasti bakal bekerja keras menyambut pemilu 2024. Dia mengatakan bahwa setiap partai harus melakukan persiapan matang menghadapi pemilu yang waktunya kurang dari 500 hari lagi.
"Ini pekerjaan besar, kewajiban konstitusi bagi PPP untuk ikut dalam penyelenggaraan pemilu," katanya.
Namun yang menjadi masalah saat ini adalah Suharso belum mengakui Mardiono sebagai pemimpin baru PPP. Suharso menegaskan, bahwa dirinya masihlah Ketua Umum PPP.
"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar," tegas Suharso di hadapan ratusan kader dalam lokakarya nasional DPRD PPP se-Indonesia, di Hotel Redtop, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang menghasilkan keputusan pemberhentiannya pun ditegaskan Suharso, melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP. Ia mengingatkan, konflik di internal partai seharusnya tak terjadi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Pemilu sudah dekat kita harus konsolidasi, yang tidak mau konsolidasi minggir. Kita sudah lelah, jangan memprovokasi hal-hal yang tidak benar, sekali lagi ya saya ingin mengatakan, sekali lagi saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," tegas Suharso.
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, bahwa acara bimbingan teknis (Bimtek) dan workshop nasional anggota DPRD PPP se-Indonesia bukanlah acara DPP PPP. Sehingga, kehadiran Suharso Monoarfa di acara tersebut tidaklah tepat.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang memanasi Suharso agar datang ke acara tersebut. Sehingga pada akhirnya, Suharso menegaskan dirinya adalah ketua umum PPP dan Mukernas tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Memang ada sejumlah teman yang sebut sajalah sebagai loyalis Pak Harso mendesak beliau untuk melakukan perlawanan," ujar Arsul di ruangannya, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Pihak-pihak yang menghasut tersebut, jelas Arsul, memiliki hak istimewa ketika Suharso menjabat sebagai ketua umum PPP. Hal inilah yang membuat mereka memanasi Suharso di acara Bimtek tersebut.
"Karena selama ini dengan posisi katakanlah yang digantikan itu, itu barangkali ada privilege-privilege. Jadi situasinya sebetulnya seperti itu, nah hanya caranya menjadi tidak tepat ketika Pak Suharso diajak ke forum acara Bimtek para anggota DPRD dari PPP," ujar Arsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
