REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyoroti munculnya nama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri), Bahtiar sebagai salah satu kandidat penjabat (pj) gubernur DKI. Nama Bahtiar muncul belakangan dibandingkan dua calon lainnya.

Menurut Ujang, sosok Bahtiar yang disebut beberapa pihak, termasuk eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie, bisa dianggap sebagai jalan tengah. Hal itu karena Bahtiar merupakan sosok yang dianggap bisa mewakili pemerintah pusat. "Bisa jadi karena dianggap lebih tengah dan netral dibandingkan calon pj lainnya," kata Ujang ketika dihubungi di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, dibanding beberapa nama yang sebelumnya mencuat, seperti Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali yang dianggap sebagai orangnya Gubernur Anies Rasyid Baswedan maka nama Bahtiar bukan mewakili kedua kubu.

Merujuk terpilihnya pelaksana tugas (plt) gubernur DKI periode 2016-2017 Soni Sumarsono yang kala itu menjabat dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, bisa diprediksi Bahtiar menjadi plt gubernur DKI periode 2022-2024 peluangnya sangat besar. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi.

"Jadi nama Bahtiar ini meski orang Kemendagri, tapi secara politik dibandingkan dengan yang lain itu, cukup di tengah," tutur Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.

Karena itu, menurut Ujang, jika sampai Prof Jimly menganggap Bahtiar cocok meneruskan estafet kepemimpinan Anies, karena sepak terjangnya selama menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Bahtiar pernah pula menjadi penjabat sementara (pjs) gubernur Riau.

Namun, Ujang menyarankan, semua pihak yang namanya masuk dalam daftar calon pj gubernur DKI untuk lebih bersabar dalam melihat lebih jauh kontestasi pemilihan plt gubernur DKI. "Kita lihat sepak terjangnya, kalau belum ada pengalaman, kita lihat nanti apakah sesuai atau tidak," ucapnya.

Ujang menegaskan, siapa pun orangnya yang akan memimpin DKI selama dua tahun sebagai penjabat, dipastikan orang itu memiliki faktor kedekatan dekat Presiden Jokowi. Pasalnya, perebutan kekuasaan di Ibu Kota memiliki nilai politis yang tinggi.

"Saya menilai siapa pun yang ditunjuk, itu orangnya presiden. Suka tidak suka, senang tidak senang, kalau pj gubernur dan dipilih pemerintah pusat, ya itu orangnya presiden, siapa pun mereka," kata Ujang.

Berdasarkan pernyataan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, belum lama ini, Presiden Jokowi akan memimpin sidang tim penilai akhir (TPA) untuk menentukan penjabat gubernur DKI. Mekanisme TPA ini merupakan cara Kemendagri untuk menepis pemilihan pj kepala daerah yang selama ini dianggap publik, diputuskan secara sepihak oleh Tito.

Dalam pelaksanaannya, nama-nama yang dipilih akan berasal dari usulan-usulan. DPRD mengusulkan tiga nama, dan Kemendagri tiga lainnya. Sebelumnya, Prof Jimly Assiddiqie menyebut jika Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar merupakan figur tepat menjadi pj gubernur DKI.

Meski demikian, menurut dia, keputusan akhir akan dikembalikan kepada Presiden Jokowi dalam memilih. "Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti (Bahtiar)," kata anggota DPD dari Jakarta tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika