REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Bureacracy and Service Watch (IBSW) mendukung langkah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar untuk melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme di Tanah Air.
“Langkah BNPT selaku leading sector Penanggulangan Terorisme di Tanah Air yang melibatkan seluruh elemen anak bangsa dalam proses pencegahan kita dukung," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Bureaucracy and Service Watch Nova Andika di Jakarta, Kamis (1/9/2022).
"Termasuk di dalamnya memaksimalkan anggaran pinjaman luar negeri dalam rencana program lembaga Tahun Anggaran (TA) 2023 yang memang dibutuhkan," kata Andika menambahkan.
“Dalam beberapa tahun terakhir, angka aksi teror yang dilakukan kelompok terorisme di Indonesia menurun signifikan, itu terjadi karena program pencegahan BNPT berhasil melibatkan dan memberdayakan seluruh potensi kekuatan bangsa."
Kendati demikian, Andika sepakat dengan pandangan yang disampaikan Kepala BNPT, Boy Rafli Amar bahwa BNPT harus memperkuat di ranah pencegahan terutama pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis, kemudian berkaitan dengan teknologi surveillance dan early warning system.
Begitu juga BNPT harus memperkuat Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional. Sedangkan untuk penguatan sarana Pusat Krisis/Command Center, ini dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme.
“Tiga poin besar BNPT yaitu peralatan terkait teknologi surveillance dan early warning system untuk memperkuat pencegahan membutuhkan anggaran tak sedikit. Sebab itu dalam fokus rencana program empowering di tahun 2023, pinjaman luar negeri sebesar USD 160 juta, yang sifatnya multiyears selama tiga tahun bisa menjadi solusi dalam memaksimalkan anggaran pinjaman berasal dari luar negeri untuk memperkuat pencegahan,” ujarnya.
Dengan demikian, menurut Andika, BNPT dapat melakukan monitoring langsung secara real time saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme. Sedangkan salah satu kebutuhan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik
“Ini memerlukan sarana teknologi yang tidak murah memang dan pinjaman luar negeri sebagai solusinya memang dibutuhkan , dan tidak berarti kita bersikap anti nasionalis jika mengambil opsi ini," ujar dia menambahkan.
Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR pada Rabu (31/8/2022), Kepala BNPT Boy Rafli Amar memaparkan rencana untuk mengintegrasikan data Dukcapil hingga BNPT dapat melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara. “Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian dari proses deteksi," ujar Boy Rafli dilansir dari Antara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
