REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU – Pengajuan usulan pemberian sepeda motor bagi para kepala desa (kades) yang disampaikan Pemkab Indramayu, menimbulkan pro kontra.
Usulan itu sebelumnya muncul dalam draf Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun 2023 dan Anggaran Perubahan 2022 Kabupaten Indramayu
Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin menjelaskan pengajuan pemberian sepeda motor bagi kepala desa itu tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu.
''Yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indramayu bagi desa adalah mobil siaga, bukan sepeda motor. RPJMD ini merupakan buku saku dari penjabaran visi misi bupati,'' ujar Syaefudin, Rabu (31/8).
Selain tidak terdapat dalam RPJMD, lanjut Syaefudin, pemberian sepeda motor untuk para kepala desa juga dinilai tidak mengedepankan kepentingan terhadap masyarakat luas. Pasalnya, pemanfaatan sepeda motor lebih bersifat individual.
Hal itu berbeda dengan mobil siaga, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak di masing-masing desa. Seperti misalnya, untuk kebutuhan transportasi masyarakat yang sakit, hendak melahirkan, dan lainnya.
Syaefudin menambahkan, sejauh ini belum semua desa di Kabupaten Indramayu memiliki mobil siaga. Dari total 317 kelurahan dan desa di Kabupaten Indramayu, yang memiliki mobil siaga baru sekitar setengahnya.
Syaefudin mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan saran perbaikan kepada pemerintah daerah mengenai rencana tersebut dalam rapat paripurna pembahasan Persetujuan KUA-PPAS RAPBD Tahun 2023 dan Anggaran Perubahan 2022 Kabupaten Indramayu.
Rapat paripurna itu sebelumnya mengalami dua kali kebuntuan. Hingga saat inipun belum tercapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
Selain soal usulan pemberian sepeda motor bagi kepala desa, ada dua poin krusial lainnya yang disoroti kalangan legislatif karena diluar RPJMD Kabupaten Indramayu. Yakni, rencana pemberian hibah untuk rumah sakit serta pembuatan patung Bung Karno di Alun-alun Indramayu.
Syaefudin pun menyoroti banyaknya program bupati yang belum terealisasikan, yang sebenarnya masuk dalam RPJMD. Di antaranya, memberikan persalinan gratis untuk ibu melahirkan.''Alasan kita menunda persetujuan KUA-PPAS semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indramayu,'' kata Syaefudin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
