Rabu 31 Aug 2022 19:27 WIB

Faktor Ketergantungan yang Bisa Hambat Ganjar dan Anies Jadi Capres

Meski elektabilitas Ganjar dan Anies tinggi, itu bukan jaminan keduanya bisa nyapres.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) berfoto dengan warga saat mengunjungi Kawasan Wisata Kota Tua bersama delegasi U20 Mayors Summit di Jakarta Barat, Selasa (30/8/2022). Meski elektabilitas Anies saat ini tinggi, ia dinilai akan sulit untuk menjadi tokoh non-parpol yang bisa menjadi capres pada Pilpres 2024. (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) berfoto dengan warga saat mengunjungi Kawasan Wisata Kota Tua bersama delegasi U20 Mayors Summit di Jakarta Barat, Selasa (30/8/2022). Meski elektabilitas Anies saat ini tinggi, ia dinilai akan sulit untuk menjadi tokoh non-parpol yang bisa menjadi capres pada Pilpres 2024. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rr Laeny Sulistywati, Haura Hafizhah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini diketahui masuk dalam jajaran bakal calon presiden (capres) dengan elektabilitas tertinggi. Namun, keduanya dinilai memiliki hambatan untuk bisa maju di Pilpres 2024.

Baca Juga

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, Ganjar dan Anies memiliki faktor ketergantungan. Untuk Anies, ia mengatakan, mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bukanlah kader partai politik. Sementara, Partai Nasdem memunculkan namanya di antara Ganjar dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

"Pak Anies Baswedan didukung simulasinya oleh beberapa partai politik, Nasdem, tetapi Nasdem mencantumkan nama Pak Anies sebagai salah satu calon presiden di antara dua nama. Itu yang saya sebut calon-calon yang masih punya faktor-faktor ketergantungan," ujar Ferry di dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Sementara itu, Ganjar memanglah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, mantan wakil ketua Komisi II DPR masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pak Ganjar masih tergantung Pak Hasto (Kristiyanto) tuh, jadi calon presiden atau tidak," ujar Ferry.

Hanya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang dinilainya tak memiliki ketergantungan itu. Apalagi, Menteri Pertahanan itu juga memiliki elektabilitas yang selalu berada di tiga teratas.

Di samping itu, Prabowo dinilainya sosok yang dapat mengurangi potensi konflik yang diakibatkan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pasalnya, Prabowo sudah memiliki pengalaman berkontestasi di 2014 dan 2019.

"Itu kan jadi faktor independen yang menurut saya juga membuat Pak Prabowo pada titik ini memiliki kelebihan dibandingkan yang dua nama tadi karena lebih independen," ujar Ferry.

 

Berdasarkan rilis hasil surveinya pada hari ini, Poltracking Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo di posisi teratas raihan elektabilitas. Prabowo dan Anies menyusul di peringkat kedua dan ketiga.

"Ada tiga kandidat terkuat dengan elektabilitas dua digit, yaitu Ganjar Pranowo (26,6 persen), Prabowo Subianto (19,7 persen), dan Anies Baswedan (17,7 persen)," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam surveinya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Elektabilitas delapan nama lainnya berada di bawah 10 persen, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (4,7 persen), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (3,9 persen), dan Menteri BUMN Erick Thohir (2,8 persen). Selanjutnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (2,4 persen), Ketua DPR Puan Maharani (2,2 persen), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (2,2 persen), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (1,7 persen).

 

"Tidak mau menjawab atau merahasiakan 7,2 persen. Tidak tahu atau tidak jawab 8,9 persen," ujar Hanta.

Merespons hasil survei Poltracking dan juga Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang digelar relawan Joko Widodo pada akhir pekan lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, pencalonan presiden merupakan hak dari partai politik.

"Rule of the game-nya kan pencalonan itu kan harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Dan relawan itu dibentuk setelah konfigurasi calon itu dipastikan dengan penetapan partai-partai politik di situ," ujar Hasto dalam diskusi yang sama.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa pernyataan dari para relawan merupakan bentuk aspirasi. Mengingat banyaknya kepentingan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

"Ya sebagai suatu dinamika, ya itu bisa terjadi, tetapi partai terus juga melakukan suatu langkah-langkah di dalam mempersiapkan Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya," ujar Hasto.

 

 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement