Jika tak Disubsidi, Harga Pertalite Rp 14.450 per Liter

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Novita Intan, Intan Pratiwi, Meiliza Laveda, Antara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan harga jual eceran (HJE) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat ini jauh lebih rendah dibandingkan harga jual seharusnya atau keekonomiannya. Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) 105 dolar AS per barel dan nilai tukar rupiah Rp 14.700 per dolar AS, ia menyebut subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bahan bakar Pertalite, Solar, Pertamax hingga LPG 3 kilogram sangat besar.

Baca Juga

Sri Mulyani mencontohkan, HJE Solar yang ditetapkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan seizin pemerintah sebesar Rp 5.150 per liter. Sedangkan, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 13.950 per liter.

"Artinya masyarakat dan seluruh perekonomian mendapatkan subsidi Solar sebesar 63 persen atau mencapai Rp 8.800 per liter dari harga riilnya," ujar Sri Mulyani, Jumat (26/8/2022).

Sementara itu, menurutnya, untuk HJE Pertalite yang ditetapkan sebesar Rp 7.650, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 14.450 per liter. Dengan demikian, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 6.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Harga Pertalite sekarang ini, rakyat setiap liternya mendapatkan subsidi 53 persen atau Rp 6.800 setiap liter yang dibeli," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, untuk HJE Pertamax yang ditetapkan saat ini sebesar Rp 12.500 per liter, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 17.300 per liter. Sehingga, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 4.800 untuk setiap liter bahan bakar ini.

"Setiap orang mampu yang mobilnya bagus membeli Pertamax, per liternya mendapatkan subsidi Rp 4.800," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut kuota BBM subsidi Pertalite akan habis pada September 2022. Hal ini disusul kuota BBM Solar akan habis pada Oktober 2022.

Kuota Pertalite sebanyak 16,4 juta kiloliter sudah terpakai akhir Juli 2022, dari total kuota 23 juta kiloliter. Sedangkan, kuota Solar sudah terpakai 9,88 juta kiloliter dari total alokasi sebanyak 15,1 juta kiloliter.

Kemudian, untuk HJE LPG 3 kilogram yang ditetapkan saat ini sebesar Rp 4.250 per kilogram, harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 18.500. Untuk itu, pemerintah memberikan subsidi mencapai Rp 14.250 untuk setiap kilogram bahan bakar gas ini.

"Jadi kalau setiap kali beli LPG 3 kilogram maka mereka mendapatkan subsidi Rp 42.750," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, pada tahun ini anggaran subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 149,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp 59,6 triliun. Lalu, kompensasi BBM mencapai Rp 252,5 triliun dan kompensasi listrik mencapai Rp 41,0 triliun.

Sehingga, total anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 502,4 triliun. Jumlah ini berpotensi membengkak hingga Rp 698 triliun atau naik Rp 195,6 triliun, apabila konsumsi terus meningkat.

Sri Mulyani menggambarkan anggaran subsidi energi sebesar Rp 502 triliun jika dialokasikan infrastruktur lain sektor kesehatan dan pendidikan, bisa membangun 3.333 rumah sakit skala menengah.

“Saya berikan ilustrasi, kalau punya uang Rp 502 itu itu kira-kira dapat apa saja? Bisa bikin rumah sakit sebanyak 3.333, kalau Kemenkes minta uang untuk membangun rumah sakit bisa bikin sampai ke pelosok, dan ini kelas menengah ya,” ujarnya.

Sri Mulyani juga menggambarkan anggaran tersebut juga setara dengan pembangunan 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya per sekolah dasar sebesar Rp 2,19 miliar. Terutama bagi daerah-daerah yang belum memiliki SD di wilayahnya.

Dia melanjutkan dana Rp 502 triliun di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setara dengan pembangunan 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp 142,8 miliar per kilometer atau setara pula dengan penyelesaian seluruh Tol di Sumatera yang belum tersambung secara penuh.

“Begitu juga dengan sekolah dasar akan ada 227.886 sekolah dengan dana Rp 502 triliun atau ruas tol itu ada 3.501 km mungkin bisa selesai di seluruh Sumatera bahkan lewat, masih belum ada yang tersambung,” ucapnya.

Kemudian, dana subsidi energi juga setara dengan pembangunan 41.666 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dengan biaya sebesar Rp 12 miliar per unit. Khususnya di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) yang tidak menikmati subsidi Rp 502 triliun.

"Jadi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa angka subsidi energi tahun 2022 merupakan angka yang sangat besar dan sangat nyata, bahkan ini masih belum cukup," tuturnya.