REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Suharso Monoarfa agar mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PPP. Ditanya apakah hal tersebut akan mengganggu persiapan PPP menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono mengatakan bahwa pihaknya akan mencari solusi terbaik dari permasalahan ini.
"InsyaAllah semoga tidak (mengganggu persiapan Pemilu 2024) Pak, kami akan mencari solusi yang terbaik dalam menyikapi berbagai isu yang saat ini mengemuka di publik," ujar Mardiono kepada Republika, Selasa (23/8/2022).
Ia menjelaskan, surat permintaan dari Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP untuk meminta Suharso mundur sudah diserahkan ke DPP PPP pada Senin (22/8/2022). Namun, hingga saat ini belum ada respon dari Suharso maupun DPP PPP.
"Sampai saat ini belum (ada respons), mungkin beliau masih sibuk untuk tugas kementrian atau yang lain," ujar Mardiono.
Terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat Majelis Syariah PPP, Majelis Pertimbangan PPP, dan Majelis Kehormatan PPP meminta Suharso mundur dari kursi ketua umum PPP. Pertama, adanya rekaman video viral Suharso yang dinilai pihaknya menghina kyai dan pesantren.
"Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait dengan hal diatas, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia," tertulis di surat yang ditandatangani pada 22 Agustus 2022 itu.
Pertimbangan kedua adalah demonstrasi yang sering terjadi di depan Kantor DPP PPP. Demonstrasi tersebut terjadi akibat hasil forum permusyawaratan partai, baik di tingkat musyawarah wilayah, musyawarah cabang PPP, dan gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP-PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada Kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI. Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam."
Ketiga, terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso. Pemberitaan tersebut tentu menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.
Terakhir adalah elektabilitas PPP yang tak kunjung naik di tengah kepemimpinan Suharso. Permasalahan yang dihadapi Suharso tersebut membuat kerja-kerja partai tak produktif dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Mempertimbang kan hal-hal yang kami sampaikan diatas serta masukan informasi dan pandangan sejumlah pihak baik didalam dan diluar jajaran PPP, maka kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP-PPP meminta saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP," tertulis di surat tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika