REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenahi kerja perusahaan plat merah, dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejakgung) telah mendapat banyak apresiasi. Hal ini dikarenakan banyak BUMN yang direstrukturisasi telah menyumbang penerimaan negara yang berkali lipat, bahkan dinilai jadi kado di HUT RI ke 77 tahun ini.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan budaya profesionalisme sudah terbangun kuat di BUMN saat ini. Hal itu tidak lepas dari sosok Menteri Erick. Bukan hanya itu berkat konsolidasi dan restrukturisasi kepada BUMN dan anak perusahaan BUMN, sekarang efisiensi terus berjalan.
"Sehingga sekarang ini menurut saya sangat pantas BUMN besar yang hampir pailit, tetapi kembali berjaya, seperti Garuda, termasuk yang di sektor energi, pertambangan, perbankan dan perkebunan, yang memberi masukan yang semakin besar ke pendapatan negara, jadi hadiah HUT RI juga ke 77," kata Eddy kepada wartawan, Kamis (18/8/2022).
Sebab, menurut dia, membangun budaya profesional dan ekosistem yang memiliki integritas di dalam BUMN bukanlah hal yang mudah. Sebab beberapa tahun sebelum ini, menurut dia, banyak BUMN yang bekerja jauh dari profesionalismenya. Sehingga dahulu wajar bila BUMN tertinggal dengan perusahaan-perusahaan swasta lokal apalagi internasional.
"Saat ini apa yang dilakukan pemerintah, BUMN harus bergerak semakin lincah, memiliki struktur yang semakin efisien namun tetap menjaga performa profesionalitas dan integritasnya. Dan itu semua berkat tangan dingin Erick Thohir," terangnya. Kerja sama Erick Thohir dengan Kejakgung memberi dampak dalam menangani korupsi di BUMN.
Menurut dia, salah satu tantangan terbesar yang sukses ditunjukkan Menteri BUMN adalah restrukturisasi terhadap maskapai nasional Garuda Indonesia. Dan DPR sangat mengapresiasi sikap pemerintah yang memutuskan tidak akan mempailitkan Garuda, namun memperbaiki secara total struktur dan kinerja perusahaan airline plat merah ini.
Karena bagaimanapun juga, Eddy menegaskan, Garuda memiliki sejarah panjang perjalanan bangsa ini sejak awal kemerdekaan. Sehingga komitmen mempertahankan Garuda dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh di tubuh perusahaan ini sangat disambut baik banyak pihak. Kini setelah beberapa bulan upaya penataan Garuda, perjalanan baik itu mulai terlihat.
Bukan hanya perbaikan tata kelola di Garuda, Eddy menyebut, bahkan temuan korupsi di BUMN asuransi seperti Jiwasraya dan Asabri telah berproses di jalur hukum. Ini berkat kerjasama Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung. Kerjasama kedua institusi yang menunjukkan integritas kinerjanya ini, telah merubah Jiwasraya dan Asabri menjadi semakin baik dari sebelumnya.
"Kita berharap Garuda akan kembali berjaya, begitu pula BUMN-BUMN yang sudah besar seperti Pertamina dan Perbankan yang semakin mencatatkan kinerja semakin baiknya di tahun-tahun depan," kata Eddy.
Sebelumnya Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setiawan mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, sumbangan BUMN dalam pemasukan negara telah bertambah berkali-kali lipat. Dikatakan dalam 10 tahun terakhir BUMN telah menyumbang sekitar Rp 3.395 triliun kepada negara.
Wahyu memaparkan, dalam 3 tahun terakhir saja kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp 1.200 triliun. Adapun total aset seluruh BUMN terus berkembang menjadi Rp 8.400 triliun pada akhir 2020. "Nilai itu terdiri dari setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk berasal dari dividen dan bagi hasil," ujarnya, Selasa (16/8/2022).
Capaian itu tidak lain dikarenakan langkah Kementerian BUMN yang terus memperbaiki kinerja BUMN, melakukan restrukturisasi dan pembenahan dari perilaku koruptif yang merusak BUMN. Dan sesuai langkah Menteri Erick, menjadikan BUMN sebagai alat implementasi kebijakan pemerintah melalui penugasan.
“Sepanjang NKRI ada, maka BUMN akan tetap ada sebagai salah satu pelaku ekonomi untuk menangani sektor-sektor yang penting bagi negara, kewajiban pelayanan publik, dan secara ekonomis/politis cukup signfikan,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika