REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah saat ini masih berfokus mendorong masyarakat untuk melengkapi dosis vaksin maupun yang belum divaksin. Ini disampaikan Wiku merespons informasi adanya rencana vaksin berbayar untuk kelompok non-PBI (penerima bantuan iuran) usai tidak lagi dialokasikannya anggaran khusus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2023.
"Pemerintah saat ini berfokus mendorong masyarakat untuk melengkapi vaksinasinya termasuk vaksin Booster sati untuk umum dan booster kedua untuk sumber daya manusia kesehatan," ujar Wiku dikutip dari saluran Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Jumat (19/8).
Wiku juga mengingatkan, pemerintah daerah yang belum memenuhi target vaksinasi booster 30 persen untuk terus meningkatkan cakupannya. Menurut Wiku, banyak daerah yang belum mencapai cakupan vaksinasi tersebut.
"Saya minta kepada pemerintah daerah yang masih belum memenuhi target 30 persen untuk vaksin booster khususnya daerah yang masih mengalami peningkatan kasus tinggi seperti Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi boosternya," kata Wiku.
Wiku meyakini, peran pemimpin daerah mulai dari gubernur, walikota, bupati, hingga camat sampai tingkat RT atau RW penting dalam mendorong masyarakat melakukan vaksinasi. Salah satunya untuk mengajak masyarakatnya melakukan vaksinasi Covid-19
Dia juga mengingatkan, meski kekebalan komunitas masyarakat Indonesia cukup tinggi. Tetapi, efektivitas vaksin akan menurun setelah enam bulan bagi orang dewasa normal dan tiga bulan untuk lansia.
"Pada prinsipnya, pemerintah senantiasa terus melakukan sosialisasi serta perlindungan kepada masyarakat demi mempertahankan herd immunity yang tinggi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika