REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pengetahuan dan kemampuan literasi digital yang baik akan membuat setiap orang lebih kritis terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi digital di sektor pemerintahan merupakan salah satu inisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.
"Kalau kita tidak mengikuti perkembangan digital, kita khawatir kita akan ditinggalkan oleh masyarakat," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam siaran pers, Rabu (17/8/2022).
Hal itu dia sampaikan dalam kegiatan literasi digital bagi sektor pemerintahan untuk aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan itu diinisiasi oleh Kemenkominfo dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri).
Lebih lanjut Uu menerangkan, kegiatan itu merupakan salah satu akselerasi visi Jabar Juara dan menjadi sebuah inisiasi agar pelayanan masyarakat lebih terintegrasi secara digital. Hal itu dia sampaikan agar ASN dapat mengikuti perkembangan era digital demi meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berbasis digital dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Dengan lahirnya dunia teknologi informasi digital ini, harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Jangan sebaliknya, jadi bahaya untuk umat, seperti halnya berita hoaks dan lain-lain,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyampaikan, kegiatan literasi digital itu merupakan agenda yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi digital ASN di lingkungan Jawa Barat. Pihaknya mengenalkan dan mengadopsi teknologi digital dalam pelaksanaannya.
"Agar pembelajaran tentang empat pilar literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pekerjaan ASN sehari-hari. Diharapkan, kegiatan ini mampu memberikan pencerahan dan keamanan penggunaan sistem pemerintahan yang terintegrasi untuk sistem pemerintahan dan layanan masyarakat,” jelas dia.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menyatakan, kegiatan itu dilaksanakan bukan hanya sebagai upaya untuk memenuhi 20 jam pelajaran bagi para ASN, tapi juga dapat meningkatkan pengetahuan serta kecakapan teknologi digital. Dia menyampaikan, pemerintah mempunyai target 50 juta masyarakat dan ASN yang cakap dalam penggunaan teknologi digital.“Kami juga mengharapkan ASN dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat dalam menerapkan pelayanan dan pekerjaan berbasis digital,” kata dia.
Kegiatan hari pertama terdiri dari dua sesi yang diisi dengan materi mengenai empat pilar literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Materi keempat pilar literasi digital tersebut disampaikan oleh narasumber yang kredibel dan berpengalaman di bidangnya.
Salah satunya Supervisory Board Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia, Hari Singgih Noegroho, yang memberikan materi tentang kemampuan digital dan keamanan digital. Menurut dia, ASN harus lebih paham terhadap dunia digital dan lebih mampu memanfaatkan potensi dunia digital agar lebih sempurna dalam melayani masyarakat.
“ASN harus memahami perangkat lunak seperti operating system, website, aplikasi umum seperti Whatsapp dan aplikasi lainnya. Kemampuan literasi digital ini, minimal harus paham cara penggunaan dan pemilahan data, percakapan media sosial dan menggunakan dompet digital dan transaksi digital lainnya," jelas Hari.
"Nah, kebutuhan-kebutuhan literasi digital seperti itulah yang diperlukan oleh ASN agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan pemerintahan digital yang benar,” sambung dia.
Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika