REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Hakim Banding Pengadilan Negeri Sintang mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) atas kasus kebakaran hutan. Majelis Hakim menghukum PT RKA membayar ganti rugi total Rp 917 miliar.
PT RKA, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit, terbukti menyebabkan lahan konsesinya di Desa Tengkajau, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat seluas 2.560 hektare terbakar pada bulan Agustus 2016 sampai September 2019.
Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan PT RKA terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 270.807.710.959. Anak usaha Grup TDM Bhd asal Malaysia itu juga dihukum melakukan pemulihan lingkungan dengan biaya sebesar Rp 646.216.640.000.
Total ganti rugi tersebut lebih rendah dari gugatan KLHK, yakni Rp 1 triliun. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK Jasmin Ragil Utomo selaku Kuasa Menteri LHK mengatakan, pihaknya akan menunggu salinan putusan resmi dari PN Sintang untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.
"Gugatan KLHK sudah tepat dan semakin menunjukkan keseriusan KLHK dalam menindak pembakar hutan dan lahan, walaupun nilai putusan lebih rendah dari nilai tuntutan KLHK", ungkap Ragil dalam siaran persnya, Sabtu (13/8/2022).
Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengapresiasi Majelis Hakim PN Sintang yang memutus perkara perdata kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan putusan yang berpihak pada lingkungan hidup (in dubio pro natura). “Kami juga mengapresiasi para ahli, Jaksa Pengacara Negara dan kuasa Menteri LHK, yang telah mendukung dan memperkuat penyelesaian perkara perdata karhutla di pengadilan yang dihadapi Kementerian LHK”, ucap Rasio.
Rasio menegaskan, pihaknya tak akan berhenti "mengejar" pelaku karhutla. Termasuk kasus karhutla yang sudah terjadi lama. Pihaknya akan melacak jejak-jejak dan bukti karhutla sebelumnya dengan dukungan ahli dan teknologi.
Pihaknya serius menindak pelaku karena karhutla juga merupakan kejahatan serius. Karhutla berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kerusakan ekosistem. Daya rusak karhutla juga menjangkau wilayah yang luas dan bertahan dalam jangka waktu lama.
"Tidak ada pilihan lain agar pelaku jera, harus ditindak sekeras-kerasnya dengan menggunakan berbagai instrumen penegakan hukum," ujar Rasio.
Ikuti Whatsapp Channel Republika