REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dukungan penuh terhadap rencana penataan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Manokwari Raymond RH Yap di Manokwari, Kamis (4/8/2022), mengatakan dukungan tersebut diberikan dengan menyetujui lima darienam usulan prioritas yang diajukan ke Kementerian PUPR. Bahkan, tahapan pembangunan lima sektor prioritas itu akan dimulai pada 2023.
"Yang paling mendesak yaitu penyelesaian pembangunan Bandara Rendani, selanjutnya pembangunan Pasar Sanggeng. Dua program ini akan dibiayai dari sumber APBN," jelas Raymond.
Menurut dia, penyelesaian pembangunan gedung terminal Bandara Rendani Manokwari maupun pembenahan kembali Pasar Inpres Sanggeng mendesak untuk dilakukan karena merupakan urat nadi perekonomian di wilayah itu.
Khusus untuk Pasar Inpres Sanggeng yang terletak di kawasan jantung Kota Manokwari, katanya, membutuhkan pembenahan secepatnya. Kehadiran pedagang yang bertambah banyak tanpa didukung dengan ketersediaan lapak jual yang memadai membuat salah satu pasar tradisional di Manokwari itu bertambah semrawut dan kotor.
Tahun ini, Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari melalui APBD 2022 menyelesaikan pembebasan lahan untuk perluasan Bandara Rendani dan penataan kembali kawasan Pasar Inpres Sanggeng.
"APBD provinsi dan kabupaten untuk menyelesaikan pembebasan lahan, sedangkan pekerjaannya nanti ditangani melalui APBN," kata Raymond.
Masih pada 2023, akan dilakukan pemancangan Jembatan Pepera 1969 di Teluk Sawaibu yang menghubungkan Pantai Anggrem dengan Sanggeng. Enam usulan prioritas pembangunan Manokwari yaitu pembangunan jalan alih trase Bandara Rendani menuju Wosi, pembangunan dan peningkatan Jalan Esau Sesa-Maruni sepanjang 1,9 kilometer, perpanjangan landas pacu Bandara Rendani, pembangunan Pasar Inpres Sanggeng, pembangunan ruang terbuka publik di Borarsi Manokwari seluas 1,6 hektare, dan pembangunan Jembatan Pepera 1969 di Teluk Sawaibu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika