REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pemberian vaksin terhadap hewan ternak dalam rangka penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus bergulir. Beberapa daerah yang tidak menjadi pusat penyebaran PMK ditekankan melakukan vaksinasi PMK dosis pertama ke hewan ternak di wilayahnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), Suharyanto mengimbau satgas di daerah saat ini berfokus pada vaksinasi dosis pertama. Jumlah vaksin yang saat ini tersedia masih terbatas, total ada 3 juta dosis yang siap dialokasikan ke daerah.
"Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan untuk setiap daerah memberlakukan skala prioritas hewan ternak yang lebih dulu diberi vaksin," kata Suharyanto saat Rapat Koordinasi Satgas PMK, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (29/7/2022).
Seperti di Jawa Barat, penularan PMK banyak dialami sapi dan kerbau. Pemberian vaksin diharapkan berfokus kepada dua hewan ternak tersebut dan untuk hewan ternak lainnya seperti domba atau kambing vaksin bisa diberikan setelah jumlahnya mencukupi.
"Stok vaksin yang ada mari difokuskan untuk vaksin pertama terlebih dahulu. Memang selama ini ada tenggang waktu antara vaksin pertama dan kedua sekitar 4-8 pekan, tapi saat ini dihabiskan dulu untuk vaksin pertama," ujar Suharyanto.
Suharyanto juga memperingkatkan dampak PMK tidak bisa dianggap sepele. Sebab, penurunan ekonomi yang signifikan dapat mengakibatkan kerugian yang bisa mencapai triliun rupiah.
"Ditargetkan dalam 6 bulan ke depan kasus PMK sudah bisa berkurang. Menyatakan bebas vaksinasi memang membutuhkan waktu, tetapi diharapkan kasus PMK di Jawa Barat pada 2023 sudah habis," kata Suharyanto.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Suharyanto kembali mengingatkan pentingnya penerapan 4 strategi. Yakni biosecurity, pengobatan, vaksinasi, dan pemotongan bersyarat dalam penanganan PMK.
Untuk menambah efektifitas keempat strategi tersebut, dilakukan pula testing sebagai tindakan pencegahan penyebaran PMK semakin meluas. Saat ini, testing yang dilakukan masih dilihat berdasarkan gejala klinis.
Tetapi, pemerintah telah berencana dalam pekan depan akan ada alat testing secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dilakukan untuk testing Covid-19 melalui Polymerase Chain Reaction (PCR). "Kalau biosecurity bisa dimaksimalkan tidak perlu dilakukan vaksinasi. Sebab itu, daerah yang belum terpapar (PMK) harus dijaga. Apabila ada 1-2 hewan ternak masuk yang sudah terpapar langsung saja dipotong. Tetapi, jika jumlahnya banyak sebaiknya langsung diobati," katanya.
Sebagai langkah mengantisipasi penyebaran dan mendukung pelaksanaan penanganan PMK di Jawa Barat, Satgas PMK Pusat dalam kunjungan ini memberikan sejumlah bantuan logistik. Bantuan tersebut seperti APD sebanyak 20.519 set, alat spray sebanyak 86 unit, handsanitizer sebanyak 20.519 pcs, dan desinfektan sebanyak 4.275 botol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika