Efek Domino Kasus Irjen Ferdy Sambo

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Ali Mansur

Kasus polisi saling tembak di rumah Irjen Polisi Ferdy Sambo memunculkan efek domino pencopotan beberapa perwira dari jabatannya. Setelah Ferdy Sambo yang dicopot dari jabatan kepala Divisi Propam, kemarin giliran Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Hendra Kurniawan dicopot dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Propam Polri dan Komisaris Besar (Kombes) Polisi Budhi Herdi dari jabatan Kapolres Jakarta Selatan.

Baca Juga

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo, pencopotan sementara jabatan kedua nama tersebut, melihat perkembangan proses pengungkapan dan penyidikan yang saat ini berlangsung.

“Untuk menjaga independensi, transparansi, dan akuntabel, malam ini Pak Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan Karo Paminal Brigjen Pol Hendra Kurniawan, dan kedua menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budhi Herdi,” begitu kata Dedi, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Pencopotan jabatan sementara Brigjen Hendra, dan Kombes Budhi, sebelumnya, pernah dimintakan pihak pengacara keluarga Brigpol J, polisi yang meninggal dunia dalam insiden di rumah Ferdy Sambo. Pekan lalu, anggota tim pengacara keluarga Brigpol J mengungkapkan, adanya aksi intimidasi, dan pelarangan tak wajar yang dilakukan Brigjen Hendra, terhadap keluarga Brigpol J, saat mengantarkan jenazah di Muaro Jambi. Disebutkan, Brigjen Hendra, melarang pihak keluarga Brigpol J membuka peti jenazah, memofoto jenezah, dan mendokumentasikan jenazah.

Sementara desakan pencopotan Kombes Budhi dari posisi Kapolres Jaksel, terkait proses pengungkapan dan penyidikan yang diduga terjadi bias dan distorsi informasi dalam penyampaian peristiwa di rumah Irjen Sambo. Namun, apa pun alasan dari desakan pencopotan tersebut, Irjen Dedi tak menyebutkan alasan pasti keputusan Kapolri Jenderal Sigit menonaktifkan Brigjen Hendra, dan Kombes Budhi.

“Intinya, ini bagian dari komitmen Bapak Kapolri, untuk tim bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam pengungkapan kasus ini,” terang Dedi menambahkan.

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi keputusan Kapolri menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, sudah saatnya penanggung jawab Tim Gabungan Khusus, Komjen Gatot Eddy Pramono harus memeriksa semua anggota Propam Polri.

"Hal ini dilakukan, bila Tim Khusus Internal Polri mengikuti arahan Presiden Jokowi yang menyatakan kasusnya harus dituntaskan, jangan ditutupi, terbuka dan jangan sampai ada keraguan dari masyarakat," ujar Tegug dalam keterangannya, Kamis (21/7/2022).

Sehingga untuk tidak menutupi kasus dan menghilangkan keraguan dari masyarakat itu, kata Sugeng, sudah menjadi kewajiban Tim Khusus menelusuri adanya campur tangan dan perintah-perintah dari anggota Polri baik di Satker Divisi Propam dan Polres Jakarta Selatan. Penelusuran keterkaitan adanya anggota Polri dalam penanganan kasus ini juga perlu dilakukan Kompolnas dan Komnas HAM yang sudah mendapatkan bahan dari masyarakat.

"Seperti diketahui, laporan pertama yang muncul, sesuai keterangan Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan adalah setelah mengetahui kejadian, Irjen Ferdy Sambo melaporkan peristiwa ke Kapolres Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022," kata Sugeng.

Lanjut Sugeng, dengan mencuatnya kejadian di rumah Irjen Ferdy Sambo, maka Kapolres Metro Jakarta Selatan dan anggota di Divisi Propam Polri turut serta berada di tempat kejadian perkara (TKP). Bahkan, ada keterlibatan anggota Propam Polri sampai mengantar jenazah ke rumah duka di Jambi.

"Termasuk adanya campur tangan saat adik kandung almarhum Brigpol J dipaksa menandatangani hasil autopsi," ungkap Sugeng

Sugeng menilai, sangat wajar jika nantinya Tim Gabungan Khusus memeriksa semua anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan anggota Propam Polri yang terlibat dalam penanganan kematian Brigpol J. Karena kejanggalan dalam penanganan kasus polisi tembak polisi itu muncul ketika jenazah yang tiba di rumah duka di Jambi, tidak boleh dibuka oleh keluarga.

"Kemudian, pihak kuasa hukum keluarga menyatakan bahwa adik almarhum dilarang komandannya untuk melihat proses autopsi. Bahkan, adiknya dipaksa untuk tanda tangan hasil autopsi," keluh Sugeng.

Karenanya, Sugeng mengatakan, oknum-oknum yang melampaui kewenangannya tersebut harus diberikan sanksi oleh Tim Khusus Internal Polri. Tentunya sesuai prinsip transparansi berkeadilan dalam Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Kemudian dilakukan sidang disiplin dan sidang etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegas Sugeng.