REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto menyerahkan bantuan dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (19/7/2022). Penyerahan dukungan logistik diberikan secara simbolis kepada warga terdampak.
Suharyanto menjelaskan, bantuan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
"Pada masa tanggap darurat ini kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat terdampak ini, harus betul-betul dapat terpenuhi," ujarnya saat berada di Kampung Dayeuh Handap, Sungai Cipeujeuh, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, salah satu wilayah terdampak seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (19/7/2022).
Ia menyebutkan barang logistik yang diberikan berupa makanan dan non-makanan, antara lain beras 5kg sebanyak 325 paket, air mineral gelas 325 dus, mie instan 300 dus, paket lauk abon 400 paket, sarden 420 kaleng, matras dan selimut masing-masing 100 lembar. Selain itu, BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp250 juta. Ia menambahkan, dana tersebut diperuntukkan selama masa tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari.
Masa tanggap darurat melalui Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/2022 tanggal 16 Juli 2022 berlaku sejak 16 Juli hingga 29 Juli 2022. Sebelum meninjau lokasi terdampak, Suharyanto memberikan arahan memgenai upaya tanggap darat. Di hadapan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Kepala BNPB menekankan pada keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, salah satunya pemenuhan kebutuhan dasar. "Masyarakat yang terdampak jangan semakin sengsara," ujarnya.
Selanjutnya Suharyanto mengatakan, penerimaan bantuan untuk diatur dengan baik. Bantuan harus dikoordinasikan dan diyakinkan dapat tersalurkan.
Kepala BNPB menambahkan masa tanggap darurat dapat disesuaikan sampai kondisi pascabencana betul-betul pulih. Selain itu, pendataan dampak bencana harus dilakukan dengan baik dan cepat, khususnya yang sangat penting saat memasuki masa transisi darurat ke pemulihan. "Pendataaan harus cepat, mana rumah yang perlu dibantu untuk diperbaiki, mana infrastruktur yang harus segera diperbaiki," ujarnya.
Berdasarkan pemutakhiran data yang diterima Pusdalops BNPB, Senin (18/7), pukul 18.30 WIB, sebanyak 6.314 kepala keluarga (KK) atau 19.546 jiwa terdampak dan 242 KK atau 785 jiwa di antaranya mengungsi. Pengungsian tersebar di 9 titik kecamatan.
Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut masih melakukan pemutakhiran data kerugian material, seperti rumah dan fasilitas umum terdampak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
