Renovasi di BRIN Dikritisi, yang Dibutuhkan Co-Working Space Bukan Ruang untuk Tidur

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menunda rencana renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang besarannya mencapai Rp 6,1 miliar. Menurutnya rencana renovasi tersebut dinilai tidak mendesak.

Baca Juga

"Ya sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingatkan kondisi keuangan negara yang terbatas," kata Mulyanto kepada Republika, Senin (18/7/2022).

Menurut Mulyanto, anggota Dewan Pengarah BRIN umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja. Justru yang dibutuhkan Dewan Pengarah BRIN adalah ruang pertemuan yang berfungsi untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space.

"Jadi tidak perlu pengadaan baru," ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu menganggap angka Rp 6 miliar cukup fantastis di tengah keuangan negara saat ini di tengah kenaikan harga migas dunia. Dirinya juga mengkritisi rencana pengadaan ruang tidur bagi Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.

"Saya menilai yang dibutuhkan adalah ruang rapat, ketimbang ruang tidur. Ini lebih produktif," tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding, juga ikut mengomentari isu renovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN yang besarannya mencapai Rp 6,1 miliar. Menurutnya, sebaiknya BRIN fokus

"Menurut saya BRIN ini lebih baik fokusnya ke mengkonsolidasikan jumlah peneliti yang begitu banyak dari semua lembaga dan kementerian, sehingga betul-betul bisa kinerjanya sesuai harapan dan produktif," kata Senin.

Menurut Karding, mengkonsolidasi peneliti-peneliti dari semua kementerian dan lembaga bukan hal mudah. Karena itu menurutnya renovasi tersebut dilakukan sewajarnya saja.

Selain itu, politikus PKB itu juga meminta BRIN fokus saja mencurahkan eluruh energinya untuk penelitian. Ia meyakini renovasi ruang kerja itu bukan permintaan Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, melainkan inisiatif BRIN.

"Bahwa butuh fasilitas dan sebagainya yang masuk akal aja, yang proporsional aja, yang wajar-wajarnya saja karena dengan isu ini akan merugikan BRIN juga merugikan Bu Mega, kasian Bu Mega," ucapnya.