REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang praperadilan atas penetapan tersangka Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018, Mardani Maming pada Selasa (12/7). Mardani menggugat status tersangkanya dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
"Ya benar hari ini persidangan praperadilan dengan pemohon Mardani H. Maming selaku Bendahara Umum PBNU dan Termohon KPK RI," kata Prof Denny Indrayana selaku kuasa hukum Mardani Maming kepada Republika, Selaa (12/7/2022).
Denny dikenal sebagai mantan Wamenkumham sekaligus Senior Partner INTEGRITY Law Firm. Dijadwalkan, sidang praperadilan tersebut berlangsung mulai pukul 10 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Selain Denny, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dikabarkan bakal menjadi kuasa hukum Mardani. Keduanya sudah diberi mandat oleh PBNU guna memberikan advokasi kepada Mardani.
"Semuanya adalah kuasa hukum yang ditunjuk PBNU untuk mengadvokasi kasus ini," ujar Denny.
Sebelumnya, KPK mempersilahkan Mardani Maming melakukan praperadilan. Hal tersebut disampaikan KPK setelah Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur (PDIP Kaltim) itu mengaku dikriminalisasi terkait status tersangka dan pencegahan ke luar negeri.
"Silahkan saja kalau memang waktunya yang bersangkutan tidak terima ada lembaganya, praperadilan dan lain-lain, silahkan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto.
Saat ini penyidik KPK masih terus fokus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam kegiatan penyidikan dimaksud. Lembaga antikorupsi itu mengaku tak ingin terlarut dengan tudingan kriminalisasi yang disampaikan Mardani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika