REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama menilai pemerintah telah gagal menerapkan program untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah dan pengentasan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Ia pun mendesak pemerintah mencarikan strategi khusus untuk menangani persoalan tersebut.
"Pemerintah harus punya strategi khusus untuk mengatasi backlog rumah, terutama dengan percepatan, relaksasi, dan penyederhanaan syarat-syarat dan ketentuan dari perbankan hingga realisasi akad KPR subsidi untuk dapat menampung konsumen non-fixed income, UMKM, khususnya bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan milenial," kata Suryadi, Senin (11/7/2022).
Suryadi mengatakan, menurut pemerintah, keterbatasan APBN merupakan salah satu penyebab belum tuntasnya masalah backlog perumahan ini. Selain itu, bentuk program penanganan juga perlu diperhatikan agar tepat sasaran.
Namun demikian, kegagalan penyediaan kebutuhan rumah hunian juga disebabkan oleh faktor lain, yaitu pemerintah gagal menumbuhkan minat swasta ikut membangun rumah hunian. Hal ini terjadi karena Pemerintah gagal meningkatkan daya beli masyarakat yang lemah, dimana jumlah rakyat miskin dengan pendapatan di bawah Rp 30.517 per hari saat ini berjumlah sekitar 150,2 juta orang (2018).
Suryadi memandang pemerintah dapat memberikan bantuan pinjaman bagi kepemilikan rumah pertama, sehingga mereka tidak harus memberikan uang muka hingga 30 persen. Pembebasan biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi MBR juga merupakan contoh lain yang dapat diberikan.
"Selain itu, perlu juga adanya perbaikan regulasi untuk mendorong minat swasta. Stimulasi bagi swasta salah satunya dengan kemudahan mengkonversi aturan hunian berimbang, yaitu cukup dengan membangun rumah susun umum atau dengan nilai uang. Kurangnya peran swasta dalam pemenuhan backlog perumahan saat ini jelas merupakan bukti gagalnya regulasi yang ada saat ini," ujar politikus PKS tersebut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan, gejolak global yang berpotensi mengakibatkan peningkatan suku bunga dapat berdampak pada sektor perumahan, yaitu masyarakat semakin sulit memiliki rumah. Karena itu, pemerintah akan fokus menggunakan keuangan negara membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah.
Sri Mulyani mengatakan, harga tanah sebagai bahan pokok juga meningkat terutama di perkotaan. Ditambah bahan baku bangunan melonjak di tengah peningkatan inflasi seluruh negara.
"Harga rumah ini cenderung naik dan membuat masyarakat akan sulit beli rumah. Ini jadi salah satu implikasi dari situasi dunia dan pengaruhnya ke perumahan," ujarnya saat acara pembukaan Securitization Summit 2022, Rabu (6/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika