REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Presiden RI, Joko Widodo mengingatkan kepada segenap anggota kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Menurut Presiden, saat ini rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar dan Polri menembus sampai tingkat desa dan setiap hari anggota Polri besentuhan langsung dengan masyarakat.
“Di manapun saudara bertugas, saudara selalu dalam pengamatan dan penilaian rakyat. Rakyat juga akan menilai apakah perilaku Polri sudah sesuai dengan harapan rakyat,” kata Presiden, saat menyampaikan amanat pada upacara puncak hari Bhayangkara ke-76 di Lapangan Bhayangkara, Kompleks Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, jawa Tengah, Selasa (5/7).
Dalam kesempatan ini, Presiden joko Widodo juga menyampaikan, survei terbaru menunjukkan, 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Namun Presiden juga mengingatkan, masih ada 28,6 persen masyarakat yang menyatakan belum sesuai.
Selain mencermati survei, Presiden juga terus mengikuti pemberitaan darii berbagai media konvensional maupun media sosial. “Setiap kecerobohan di lapangan, sekecil apapun, akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tegasnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk bekerja dengan hati- hati dan presisi. Terlebih, tugas berat masih menanti, pertama pandemi Covid-19 yang perlu mendapatkan penanganan serius. “Saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19,” lanjut Jokowi.
Kedua, jelas Presiden, kewaspadaan terhadap krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Polri harus mampu memastikan kamtibmas agar negara Indonesia lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini.
Ketiga, Polri juga harus siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. maka Polri harus lebih maju dibanding pelaku kejahatan dan terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi.
Di luar itu, lanjut Presiden, masih banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menurutnya, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan dan Polri harus mengawal agar prosesnya dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Agenda G20 yang sudah berlangsung, lanjut Presiden, harus terus dikawal. Puncaknya adalah KTT G-20 di bulan November yang akan dihadiri para Kepala Negara anggota G-20.
“Berikutnya agenda besar demokrasi Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak harus diantisipasi dengan baik. “Berikan dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika