REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan kewenangan untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu partainya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Serahkan sepenuhnya pada Pak Jokowi untuk kebaikan negeri ini. Supaya mereka ini para pembantu presiden betul-betul bisa bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Pak Jokowi dan mewariskan legacy yang baik bagi bangsa kita ini termasuk di kementerian PAN-RB," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Ahad (3/7).

Djarot mengaku PDIP belum memikirkan siapa kadernya yang akan disodorkan Presiden untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Ia menuturkan partainya masih dalam suasana berduka.

"Jadi kita masih dalam suasana duka tentu saja kita sadari memaklumi bahwa itu adalah kewenangan dari Pak Jokowi. Tapi marilah kita berdoa agar Pak Tjahjo itu diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan," ujarnya.

Djarot menambahkan, PDIP tak pernah mengajukan syarat khusus untuk mendukung Jokowi. Termasuk meminta agar jatah menteri tetap diberikan kepada PDIP. 

"Kita mendukung Pak Jokowi itu betul-betul mendukung yang total. Jadi pendukung yang utama Pak Jokowi itu kan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan, Pak Jokowi itu juga kader PDI Perjuangan, tapi kita tidak pernah meminta jatah ini jatah itu," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika