REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk ke kabinet dengan menjabat Menteri Perdagangan. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof Hamdi Muluk, menilai masuknya Zulkifli bisa ditafsirkan dalam dua hal.
Pertama, Jokowi ingin memperkuat komposisi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di kabinet. Karena, kini KIB sudah menyumbangkan para ketumnya di posisi menteri, yakni Airlangga Hartarto sebagai Menkoperekonomian, Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN, dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.
"Bisa seperti itu, jadi menurut saya, sekaligus memperkuat KIB," kata Hamdi, Jumat (17/6/2022).
Selain itu, Hamdi menilai langkah tersebut untuk mengunci posisi Demokrat dan PKS yang kini berada di luar pemerintahan, meski kini PKS dan Demokrat tengah menjajaki koalisi dengan PKB lewat Koalisi Semut Merah.
"Saya bilang tadi PKB-PKS itu koalisinya basa-basi saja Semut Merah. Kalau dilihat gerak-geriknya dari dulu Cak Imin itu enggak nyaman dengan koalisi PKS dan Demokrat, itu kan gak ada leadernya," kata dia.
Hamdi menambahkan, dengan taktik ini, KIB akan semakin kuat, walaupun semuanya masih berjalan dinamis.
Lebih lanjut, dia menilai posisi Zulhas sebagai Mendag akan bertahan hingga 2024. Menurutnya, meski tugasnya saat ini berat, ada faktor lain yang membuat posisi Zulhas bakal aman hingga 2024.
"Kalai menurut saya sih kemungkinan akan bertahan sampai 2024. Tentu Pak Jokowi enggak ingin juga merusak koalisi untuk 2024. Jadi kalau misalnya kinerja Pak Mendag baru ini ya so so aja sih menurut saya enggak akan direshuffle, karena ini lebih kebutuhannya kepada 2024. Ini kan memang mengamankan PAN" kata dia.
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik calon menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022).
Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika