Kamis 02 Jun 2022 12:34 WIB

Cepat Turunkan Harga Bahan Pokok, Dradjad: Segera Operasi Pasar

Presiden Jokowi bisa meminta Menkeu untuk menyiapkan dana untuk operasi pasar.

Ekonom Indef Dradjad Wibowo mengatakan cara cepat mengatasi masalah kenaikan harga adalah dengan operasi pasar.
Foto: tangkapan layar
Ekonom Indef Dradjad Wibowo mengatakan cara cepat mengatasi masalah kenaikan harga adalah dengan operasi pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengatakan cara cepat untuk mengatasi persoalan kenaikan bahan pokok yang terjadi saat ini, hanya dengan operasi pasar. Namun untuk jangka pemerintah harus memiliki political will pada sektor pertanian dan pangan.

Menjawab pertanyaan tentang cara paling cepat mengatasi kenaikan harga bahan pokok, Dradjad mengatakan, secara teori tidak ada. Tapi secara politik dengan operasi pasar. 

"Presiden perintahkan Mbak Ani (Menkeu Sri Mulyani), aku gak mau tahu, kasih duit sekian, suruh Bulog operasi pasar. Aku maunya harga minyak goreng curah Rp.14 ribu, kalau sampai Rp.20 ribu lagi, tak pecati kabeh. Kalau mau cara cepat cuma itu saja,” ungkapnya.

Dicontohkan Dradjad, kebutuhan gula nasional itu sekitar 6 juta ton setahun. Dari jumlah itu 2,7-2,9 juta ton adalah untuk gula konsumsi, sisanya gula industri. Katakanlah stok nasional ditetapkan minimal untuk 15 hari kebutuhan. Jadi Badan Pangan Nasional serta Bulog dan BUMN yang membantunya harus memegang stok minimal 247 ribu ton setiap waktu.

Dengan harga gula mentah yang sekarang sangat tinggi, menurut Dradjad, ini kira-kira setara Rp 1,8 - 2 triliun dana yang harus mengendap di gudang. Dana ini harus ditambah biaya operasional gudang dengan teknologi yang bagus, dana penyangga operasi pasar dan kebutuhan operasional lain. Jumlahnya tergantung kondisi. "Saya belum tahu pasti berapa, tapi yang jelas tidak akan melebihi Rp 1 triliun,” kata Dradjad.

Dengan dana kurang dari Rp 3 triliun, kata Dradjad, bisa lihat, negara sudah punya kemampuan operasi pasar yang masif jika harga melonjak. Padahal hitungan di atas didasarkan pada asumsi harga gula yang sangat tinggi, yaitu USD 550/ton. "Dan jangan lupa, jika BUMN pangan dan Bulog dikelola profesional, operasi pasarnya juga bisa memberi marjin positif. Tidak harus rugi. Artinya “dana gula” tersebut akan terus berputar,” ungkap Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Tapi, lanjut Dradjad, selama ini Indonesia tidak pernah berhasil menghadapi gelombang pasar. Harga di luar negeri memang naik karena sejumlah hal. Mulai perang Rusia vs Ukraina, perubahan iklim. “India itu produsen gula dan gandum terbesar di dunia. Malaysia sekarang menghentikan ekspor ayam, Singapura sudah kelabakan,” papar Dradjad.

Kondisi dunia, kata Dradjad memang sedang seperti laut yang bergelombang. Tugas negara adalah menyiapkan kapal yang kuat. "Kalau laut bergelombang kuat ya amankan. Segera lakukan operasi pasar besar-besaran,” kata politikus senior PAN ini.

Meski begitu, Dradjad mengingatkan bahwa tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar. Sebab bisa saja dua bulan kemudian akan terjadi lagi. “Karena itu harus dibangun ekosistem,” kata Dradjad.

Ketua Dewan Pakar PAN ini menghimbau pada Presiden Jokowi ataupun pihak-pihak yang terkait bidang pangan, bahwa dulu negara kesulitan menstabilkan harga pangan karena barang-barang diperoleh dari impor. Sementara dalam kasus minyak goreng, Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Itupun tidak berhasil menstabilkan,

"Pakar-pakarnya sudah banyak, ahli-ahli pertanian banyak, ahli-ahli perdangan banyak, top manajemen banyak, tinggal kita punya political will harga pangan harus kita buat stabil karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” papar ekonom INDEF tersebut.

Dradjad juga menyarankan pemberdayaan koperasi. Dikatakannya, koperasi memang tidak menyelesaikan masalah karena kemampuannya yang terbatas. Tapi jika koperasi tidak diberdayakan maka akan sulit menjangkau hingga ke bawah.

Kesulitan yang dihadapi Indonesia, menurut Dradjad, tidak lepas dari persoalan politik anggaran. Sudah beberapa dekade, menurut Dradjad, politik anggaran tidak berpihak pada pertanian dan pangan. “Tugas politisi mendorong agar politik anggaran agar lebih berpihak pada pertanian dan stabilisasi pangan,” ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement