PDIP dijadwalkan akan menggelar rapat kerja nasional (rakernas) kedua tahun 2021 pada 21-23 Juni mendatang. Jadwal tersebut mundur dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 10-13 Juni 2022.
"Mengapa terjadi beberapa kali penundaan karena menunggu kepastian dari KPU tersebut. Jadi rakernas akan dilaksanakan pada 21-23 juni 2022," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Kompleks Gelora Bung Karno, Jumat (27/5/2022).
Hasto menambahkan, dalam rakernas tersebut akan membicarakan kebijakan strategis pemenangan pemilu 2024. Dirinya juga menanggapi soal kemungkinan arah koalisi PDIP dibahas dalam rakernas tersebut.
"Jadi PDI Perjuangan perlu diluruskan ini dari Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa sistem yang kita bangun berdasarkan demokrasi Pancasila. Kita membangun sistem politik ala indonesia sehingga tidak dikenal koalisi dalam sistem parlementer," tuturnya.
Hasto menambahkan, koalisi dibangun atas kekuatan Gotong Royong Nasional. Bagi PDIP selain aspek Pancasila, komitmen terhadap konstitusi, kebhinekaan Indonesia dan NKRI, pedoman lain dalam membangun kerja sama parpol adalah aspek historis.
"Mereka yang telah berkeringat dalam memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi mitra strategis bagi PDIP, sehingga kerja sama itu dilakukan dalam perspektif ke sana," ungkapnya.
Menurut Hasto, partainya menunggu momentum untuk menentukan koalisi Pemilu dan Pilpres 2024. Kendati demikian, PDIP disebutnya memiliki modal yang sangat kuat, karena partainya dapat mengusung calon presiden (capres) sendiri tanpa berkoalisi.
"PDIP bisa mengusung calon sendiri itu karena dukungan rakyat di dalam pemilu yang lalu. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana fokus mewujudkan kepercayaan rakyat," ujar Hasto.
Partai berlambang kepala banteng itu juga menyadari adanya Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, sekali lagi ia menyampaikan bahwa rakyatlah yang menjadi prioritas partainya saat ini.
"Tentu saja (dukungan rakyat) menjadi modal politik yang sangat penting dan karena itulah kami tidak ikut dansa-dansa politik," ujar Hasto.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan di internal partai berlambang banteng ini tidak ada kubu-kubu antara capres. Ia menyebut akan ada nama satu capres yang akan diputuskan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan semua kader harus ikuti keputusan tersebut.
"PDI Perjuangan tak mengenal kubu-kubuan (capres). Semua kader memahami keputusan capres dan cawapres merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Sukarnoputri," kata Masinton kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).
Menurut dia, nama-nama capres yang saat ini beredar dari kader PDIP, belum keputusan resmi dari parpol melalui pengesahan Ketua Umum. Karena itu, ia meminta kepada kader dan simpatisan PDIP agar mengikuti arahan dan keputusan Ketua Umum PDIP terkait siapa nama yang akan diusung sebagai capres dan cawapres di pilpres 2024.
Adapun saat ini, jelas Masinton semua fungsionaris partai, termasuk yang menjabat sebagai Presiden yakni Presiden Joko Widodo dan yang menjabat sebagai menteri pembantu presiden, sedang fokus bekerja untuk rakyat. Menurut dia, masih terlalu awal untuk bermanuver politik seperti berkoalisi dan berbicara siapa sosok capres di 2024 nanti.
"Kalau semua dari presiden, menteri, partai-partai sibuk urus koalisi dan copras-capres, terus yang urus rakyat siapa? Ntar rakyat bisa ngamuk dan marah lho," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
