REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akan memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak goreng (migor). Polda Sumut mewanti-wanti jika ada oknum-oknum yang mencoba menyelewengkan pendistribusian migor pasca diizinkannya lagi ekspor crude palm oil (CPO). 

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengajak semua pihak khususnya di sumatra Utara untuk mendukung kebijakan strategis Presiden Jokowi. Sebab dengan dibukanya kembali keran ekspor, pastinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani sawit di Provinsi Sumut bahkan Di Indonesia

"Para petani sawit tentu sangat berterima kasih dengan kebijakan ini, dan Polda Sumut akan tetap mengawasi hal ini serta menindak tegas apabila ada oknum-oknum atau mafia yang mencoba menyelewengkan distribusi minyak goreng di Sumatra Utara," kata Hadi dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id pada Ahad (22/5/2022).

Hadi mengatakan pengawasan yang dilakukan Polda Sumut untuk memastikan distribusi migor sebagai kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi setelah ekspor CPO kembali dibuka Presiden Jokowi.

"Kita tidak ingin kejadian seperti dulu (langka) terulang, dan berharap setelah ekspor minyak goreng kembali dibolehkan Bapak Presiden, kebutuhan pasokan minyak goreng di Sumut tetap stabil dan para petani sawit kembali bergairah," ujar Hadi.

Oleh karena itu, Hadi menyampaikan Kapolda Sumut sudah menginstruksikan seluruh Dirkrimsus dan para Kapolres untuk mengawasi secara ketat pendistribusian migor yang dilakukan perusahaan. Tujuannya agar tidak sampai terjadinya penyelewengan. 

"Sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan sesuai harga sebagaimana yang ditetapkan pemerintah," ucap Hadi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika