Sabtu 21 May 2022 13:43 WIB

Balas Sindiran PDIP, PAN: Koalisi Jangan Diputuskan di Injury Time

Upaya kreatif untuk saling bekerja sama dalam koalisi dijamin UUD 1945.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran 1443 Hijriah sekaligus membahas tentang koalisi persatuan antara Partai Golkar, PAN dan PPP. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). Pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi lebaran 1443 Hijriah sekaligus membahas tentang koalisi persatuan antara Partai Golkar, PAN dan PPP. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu sejak awal merupakan bagian dari pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Tujuannya, untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan ini membalas sindiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai keberadaan KIB membawa kontestasi pemilu terlalu awal. "Tidak diputuskan injure time, last minute. Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan," ujar Viva lewat keterangannya, Sabtu (21/5/2022).

Baca Juga

Ia menjelaskan, proses pendidikan politik untuk rakyat terkait pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, dan terukur. Serta, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan.

"Jika beberapa even silaturahim antarpimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut. Terutama tentang platform, visi, dan rencana kerja, figur, dan posisi," ujar Viva.

"Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," sambungnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai wajar jika setiap partai politik mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang dilakukan oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, dia menyindir bahwa kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. "Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pascapandemi," ujar Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Pertemuan antara ketua umum partai politik, jelas Hasto, merupakan hal yang lumrah terjadi. Namun, koalisi baru akan benar-benar terbentuk jika adanya komitmen untuk bekerja sama di Pemilu 2024.

"Koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan. Program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara, serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi pemilu, khususnya pilpres," ujar Hasto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement