REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai bahwa kedekatan antarelite partai menjadi pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam membentuk koalisi. Hal tersebut didasarkan dari pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya.
PDIP, jelas Bawono, memiliki peluang berkoalisi dengan partai politik yang pernah berkoalisi dengannya di kontestasi sebelumnya. Salah satu contohnya yang berpeluang terjadi adalah koalisi dengan Partai Gerindra, yang pernah bekerja sama untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2009.
"Kedekatan antarelite ketua umum itu paling sangat menentukan, ketimbang faktor lain. Karena kalau faktor presidential threshold, PDIP sendiri sudah bisa. Karena itu sering kita dengar isu atau rumor Prabowo-Puan," ujar Bawono dalam sebuah diskusi daring, Kamis (19/5/2022).
Kecenderungan PDIP untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dilihat semakin besar setelah Prabowo Subianto bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut tentu menjadi momentum untuk menyamakan pandangan terkait pemerintahan.
"Ada kedekatan yang berulang, kalau itu PDIP dan Gerindra itu pernah mesra di 2009 dan di 2019 kedekatan itu kan berulang lagi antara Pak Prabowo yang masuk ke kabinet. Menurut saya ini salah satu faktor nanti PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra," ujar Bawono.
Namun, pembentukan koalisi antara PDIP dengan Partai Gerindra bisa terbentur ketika membicarakan sosok yang akan diusung menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden. Ia melihat adanya dorongan agar Prabowo kembali maju sebagai capres di 2024.
Sedangkan di PDIP, ia menilai masih adanya kebimbangan di internal partai untuk mengusung Ketua DPR Puan Maharani atau Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. "Intinya seberapa mungkin figur yang disodorkan masing-masing partai akan berkoalisi akan menjadi pertimbangan koalisi, Tentu partai kan dalam mengusung pasangan calon tidak ada yang ingin kalah," ujar Bawono.
Sebelumnya, PDIP mengaku belum memikirkan calon presiden (capres) untuk pemilu 2024 mendatang. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu mengaku masih mementingkan pemulihan akibat pandemi Covid-19.
"Kami masih belum membahas itu (capres dan cawapres) ya," kata Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (18/5/2022).
Djarot mengatakan, sosok yang akan dicalonkan sebagai capres dalan pemilu 2024 nanti merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Mantan gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, seluruh keputusan akan diambil oleh Megawati. "Amanat Kongres kelima PDIP di Bali untuk masalah pilpres kan menjadi kewenangan ketua umum, hak prerogatif ketua umum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika