REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah membuka jalur alternatif penyeberangan dari Pulau Sumatra ke Jawa melalui pelabuhan Panjang, di Lampung. Pembukaan jalur alternatif ini untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pemudik di Pelabuhan Bakauheni saat arus balik.
Hal ini dilakukan mengingat terjadi lonjakan penumpang yang sangat tinggi pada arus mudik pada angkutan penyeberangan. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungn, jumlah penumpang yang menggunakan angkutan penyeberangan melebihi penumpang di transportasi umum lain. Yakni mencapai 1,6 juta penumpang, baik itu di Pelabuhan Bakauheni maupun di Pelabuhan Merak.
Sejauh ini, rekayasa dan antisipasi dengan berbagai langkah sudah dilakukan untuk mengurai kepadatan. Namun, jumlah arus balik dikhawatirkan akan melebihi angka mudik.
“Untuk itu, Pelabuhan Panjang bisa kita jadikan alternatif. Kita juga akan lakukan skenario untuk merespons perubahan perilaku pemudik tahun ini dibanding tahun 2019 sehingga penanganan kita bisa lebih cermat dan memuaskan bagi para pemudik,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Rabu (4/5/2022).
Menko PMK menyebut, informasi terkait penggunaan dan lalu lintas Pelabuhan Panjang sebagai tambahan Pelabuhan Bakauheni perlu diperjelas dan diintegrasikan. Sehingga nanti data dan informasinya hanya satu dan kedepan bisa mempermudah untuk mengambil keputusan lain.
“Lebih baik kita berlebih dalam menyiapkan skenario ini daripada kita mepet dan terjadi anomali yang tidak kita duga,” ujar Menko PMK.
Muhadjir meminta kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan pelayanan di sektor kesehatan dan kebutuhan sekunder dari masyarakat terutama di rest area.
“Nanti kalau pada akhirnya rest area digunakan untuk penyangga, agar jangan sampai terjadi lonjakan penumpang yang memenuhi Bakauheni sekaligus, agar mereka mendapatkan pelayanan yang bisa mengalihkan perhatian agar tidak terfokus untuk ingin langsung menyeberang,” tegas Muhadjir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika