Pemerintah
Kementerian/lembaga pusat dan pemerintah daerah, belum sepenuhnya aware dengan isu terorisme. Masih ada yang beranggapan bahwa, terorisme adalah tugas BNPT semata, bukan tugas kementerian atau pemerintah daerah. Padahal, ancaman terorisme bisa terjadi di semua lini, termasuk di pemerintahan.
Pemerintah provinsi, kota atau kabupaten dengan keleluasaan otoritasnya di wilayah, dapat membentuk kebijakan, regulasi dan inisiasi untuk menangkal atau menangani sasaran deradikalisasi di tiap wilayahnya. Hal ini pun disambut oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme pada September 2021 lalu.
Dengan adanya surat edaran tersebut, Perangkat Daerah dibawah komando Kesbangpol dapat melaksanakan, dan mengkoordinasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekeraran yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE). Tentunya sinergisitas yang sudah terbangun perlu ditingkatkan dan diluaskan lagi, terutama peran serta pemerintah daerah hingga tingkat desa. Termasuk dalam melakukan pembinaan kepada sasaran deradikalisasi di masyarakat.
Akademisi
Lembaga pendidkan merupakan salah satu sasaran empuk bagi para kelompok radikal terorisme untuk menjaring masa. Mereka bergerilya mempengaruhi para tunas bangsa untuk melakukan perubahan sistem negara yang sudah disepakati bersama. Untuk itu, butuh adanya kepekaan dari lembaga pendidikan, akademisi untuk melakukan muatan, kajian dan diskusi terkait penanggulangan terorisme.
Para akademisi memiliki peran penting dalam menyederhanakan, menangkal pemahaman, ancaman atau ideologi terorisme. Sehingga penanggulangan terorisme, maupun deradikalisasi dapat menjadi perhatian bagi institusi maupun para pelajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
