REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu (20/4). Dalam kesempatan ini, Jokowi melihat langsung aktivitas dan hasil tangkapan para nelayan, sekaligus berdialog untuk mendengarkan aspirasi para perwakilan kelompok nelayan tersebut.
"Tadi yang pertama saya menemui para nelayan untuk melihat lebih detail mengenai hasil hariannya berapa, kemudian ada kesulitan-kesulitan apa, sama di sini kesulitan dalam mendapatkan solar. Meskipun ada, tetapi memang agak sulit, sehingga tadi sudah diselesaikan oleh Pak Menteri Erick, Pak Menteri KKP untuk dibuatkan SPBU kecil khusus untuk para nelayan yang dimiliki nanti, Pak Bupati tadi sampaikan, BUMD," ujar Jokowi dalam keterangannya usai peninjauan.
Selain itu, para nelayan juga menyampaikan soal pendangkalan di wilayah mereka. Menanggapi hal itu, Jokowi akan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera menyelesaikannya.
Selanjutnya, para nelayan juga menyampaikan aspirasi terkait sertifikat tanah mereka yang berada di kampung sekitar pantai. Menurut Jokowi, yang menjadi persoalan yakni tanah yang dimiliki para nelayan adalah tanah oloran yang tidak bisa disertifikatkan.
Tanah oloran adalah tanah yang muncul atau timbul di dekat pantai karena proses pengendapan lumpur atau sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai. Presiden pun kemudian menghubungi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk menyelesaikannya.
"Tadi saya telepon langsung ke Menteri BPN, bisa, ini akan kita selesaikan. Itu saja tadi yang disampaikan dan kita selesaikan," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi Kampung Nelayan Bulak di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Selain meninjau aktivitas para nelayan, Jokowi juga berdialog bersama anggota forum nelayan setempat.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Bulak yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.