Anggota DPR Fadli Zon menilai pernyataan Densus 88 Antiterorisme yang menyebut NII masif di Sumbar adalah tuduhan serius. Apalagi, kata Fadli, dengan pernyataan Densus 88 yang menyebut NII Sumbar berencana menggulingkan pemerintahan resmi sebelum 2024.
“Tuduhan Densus itu mengada-ngada, dan membuat kita jadi saling curiga satu dengan yang lainnya,” kata Fadli saat dihubungi, dari Jakarta, pada Senin.
Menurut Fadli, ungkapan Densus 88 itu, seperti menuding masyarakat di Sumbar, berpotensi menjadi musuh negara, dengan merencanakan, makar, atau penggulingan pemerintahan yang sah. “Jelas itu sangat menyudutkan orang-orang Minang,” ujar Fadli yang juga mantan Ketua Ikatan Keluarga Minang itu.
Fadli mengingatkan Densus 88, dan masyarakat yang lupa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut Fadli, orang-orang Minang, dari Sumbar, ikut berjuang dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Bahkan kata dia, tiga dari empat para bidan kemerdekaan Indonesia, berasal dari Ranah Minang.
Mereka adalah, kata Fadli Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, bersama Tan Malaka yang menjadi pelengkap Soekarno. “Yang benar saja NII di Sumbar akan memberontak pemerintahan yang sah,” ujar Fadli.
Menurut Fadli, daripada Densus 88 menuding-nuding masyarakat di Sumbar terpapar terorisme NII, dan berencana untuk menggulingkan pemerintah, lebih baik, satuan antiteror Polri tersebut mengkaji, dan melakukan aksi nyata dalam pemberantasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
KKB, kata Fadli, resmi dilabeli pemerintah sebagai Kelompok Separatis Terorisme (KST) yang jelas-jelas menyatakan diri akan memberontak, dan memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan, dikatakan Fadli, KST Papua, terang-terangan menantang, dan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil, petugas Polri, maupun militer.
“Densus lebih baik fokus pada penanganan di Papua, karena ada OPM (Organisasi Papua Merdeka) di sana yang jelas-jelas memberontak dengan senjata, membunuh warga sipil, membunuh militer kita, di sana. Mengapa Densus 88 tidak pernah, dan membiarkan kelompok terorisme di Papua ini,” kata Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
