Surabaya - Hasil Musda Demokrat Jatim yang menunjuk Emil Elestianto Dardak masih mendapat kritik dari para kader partai berlambang mercy tersebut.
Kritik kali ini datang dari Ketua DPC Demokrat Sidoarjo, Juana Sari yang menyebut, DPP tidak bisa melihat kondisi akar rumput di Jatim. Padahal, mayoritas suara kader di Jatim menginginkan Bayu Airlangga sebagai ketua DPD dan dibuktikan dengan raihan 25 dukungan DPC saat Musda.
"Masyarakat bisa melihat apa yang terjadi di Jatim. Jatim ini barometer Demokrat, kalau di sini saja masih ramai, 25 DPC itu tidak sedikit. Menyatukan 25 DPC dibanding 13 DPC kan bisa dilihat berat mana, kami prihatin dengan keputusan DPP," kata Juana Sari, di Surabaya, Sabtu (16/4/2022).
Juana Sari mengungkapkan, Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seharusnya turun langsung melihat kondisi kader di seluruh 38 kabupaten/kota Jatim yang mayoritas mendukung Bayu Airlangga.
Tidak hanya itu, Juana menjelaskan, alasan kader lebih memilih dan mendukung Bayu saat Musda, karena menantu Pakde Karwo itu suka turun ke akar rumput.
"Kami prihatin sebagai ketua DPC tidak mendapatkan perhatian yang lebih, seolah-olah kita ini dikatakan tidak siap kalah. Sebetulnya bukan itu, kami sebagai salah satu pendukung Bayu merasakan betul, peran Bayu dalam menggalang dukungan, membesarkan partai, turun ke bawah," katanya.
Terpisah, Ketua Bappilu DPC Demokrat Kota Surabaya, Doddy Irawan menyayangkan keputusan DPP. Ia menyebut, Partai Demokrat mengkhianati asas demokrasi.
"Saya merasa menyayangkan, awalnya saya bangga sama Demokrat, sama ketum (AHY), termasuk Pak SBY. Adanya Demokrat ini partai yang cukup lengkap, nasionalis, dan religius. Nasionalis menjunjung tinggi demokrasi, tapi kenyataannya kok kayak gini," kata Doddy.
"Religius dulu, adanya Pak SBY dekat ulama. Demokrat sekarang kok berbuat zalim. Saya kader di bawah kecewa. Saya mikirnya kecewa, karena Demokrat partai bagus. Saya pikir awal gitu, sekarang kok begini, apa Mas AHY sebenarnya tahu kondisi seperti ini," lanjutnya.
Doddy mengungkapkan, DPP seharusnya mendengar aspirasi kader di bawah, termasuk peninjauan peraturan organisasi (PO) yang digunakan saat Musda lalu. PO tersebut dinilai melanggar AD/ART.
"Saya mendengar juga soal DPP yang meminta kader mengirim protes ke mahkamah. Sebenarnya masuk akal juga ketika kader mempermasalahkan PO dan AD ART. Poin-poinnya memang tidak sesuai dengan eranya Demokrat dulu di era SBY," katanya.
Menurut Doddy, kalau DPP masih nekat melantik Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim, sama saja tidak menghargai aspirasi kader di bawah. Dirinya meminta pelantikan ditunda.
Doddy juga mengingatkan, bahwa selama ini, partai bisa berjalan karena kerja keras kader di akar rumput. Mulai DPC, PAC, hingga rating. Kalau kader bawah mengatahui Demokrat tidak demokratis, bisa-bisa kader membelot.
"Saya pesen, Demokrat di awal nasional religius. Jangan tidak sesuai itu, jangan sampai saling sikut-sikutan dan zalim lah," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika