REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Aksi unjuk rasa mahasiswa juga berlangsung di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, Senin (11/4/2022). Sempat terjadi kericuhan dalam aksi yang berlangsung tersebut.
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus Cirebon menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Dalam aksinya, mereka mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Adapun tuntutan itu yakni menolak kenaikan PPN, menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan harga pangan pokok, menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta menolak pemindahan ibu kota dan UU IKN.
Koordinator perwakilan mahasiswa, Alisa Riska Maulidiya mengungkapkan, negara semestinya bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang membelit masyarakat.
Namun ternyata, kehidupan masyarakat saat ini justru semakin sulit. "Kesejahteraan dan keadilan adalah hak setiap warga negara dan negara melalui pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut,’’ kata Alisa.
Sementara itu, aksi demo mahasiswa di Kota Cirebon sempat diwarnai kericuhan. Mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Kota Cirebon yang dijaga ketat aparat kepolisian.
Terjadi saling dorong antara polisi dan mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi itu. Aksi pelemparan botol, sandal dan sepatu pun tak terelakkan.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung. Dalam aksi tersebut, tuntutan yang mereka sampaikan di antaranya menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden. Mereka pun menuntut diturunkannya harga bahan pokok maupun BBM.
Sementara itu, selain di Kota/Kabupaten Cirebon, aksi unjuk rasa mahasiswa juga berlangsung di Kabupaten Indramayu. Ratusan mahasiswa menggelar aksinya di depan gedung DPRD Kabupaten Indramayu.
Dalam aksi tersebut, sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa di antaranya, menolak kenaikan PPN dan harga BBM serta menolak wacana penundaan pemilu. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan serta menyelesaikan reforma agraria.
Ikuti Whatsapp Channel Republika