REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Partai Golkar Jawa Barat angkat bicara soal aksi mahasiswa yang digelar serentak di berbagai daerah hari ini, Senin (11/4/2022). Menurut Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara, langkah demontrasi yang dilakukan mahasiswa untuk merespons kondisi sosial, ekonomi dan politik Tanah Air ini sah-sah saja. Karena, telah diatur oleh undang-undang.
Iswara mengatakan, langkah mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi harus dapat dipahami, asalkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. "Jadi silakan saja kan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat. Asalkan dalam koridor aturan hukum yang berlaku. Yakni, menyampaikan pemberitahuan, kemudian disampaikan harapannya secara lisan maupun tertulis, tidak mengganggu ketertiban umum, juga tidak merusak fasilitas umum," ujar MQ Iswara, di Kota Bandung, Senin (11/4).
Untuk di Kota Bandung sendiri, titik aksi dipusatkan di Gedung Sate dan Gedung DPRD Provinsi Jabar. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Menggugat (AMJM), membawa beberapa tuntutan kepada rezim pemerintahan Joko Widodo.
"Intinya jika teman-teman mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya silakan saja karena diatur Undang-Undang. Namun tentunya ada rambu-rambu, sesuai dengan regulasi yang ada dan diharapkan tidak merusak fasilitas publik dan mengganggu ketertiban umum, begitu juga jelas poin yang dituntutnya," papar Iswara.
Golkar Jabar pun, sangat terbuka kepada seluruh elemen masyarakat. Yakni, baik itu mahasiswa, ormas dan lain sebagainya jika menginginkan dialog dan diskusi tentang kepentingan bangsa dan negara. Golkar Jabar, kata Iswara, membuka pintu selebar-lebarnya dialog antar partai politik dan masyarakat sebagai saluran aspirasi.
"Kami Golkar Jabar terbuka jika ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertukar pikiran, dialog, tentunya kita akan jadwalkan keinginan seperti itu. Kami terbuka jika ada dari mahasiswa dari ormas berdiskusi sangat terbuka sejauh untuk kepentingan masyarakat. Karena kepentingan masyarakat di atas segalanya," paparnya.
Iswara menyoroti beberapa poin yang menjadi tuntutan sebagian besar mahasiswa dalam demonstrasi tersebut. Dari mulai penundaan pemilu, kenaikan BBM, hingga isu kenaikan LPG 3 Kg yang belum terjadi sampai saat ini.
Terkait, isu soal penundaan pemilu 2024, Iswara mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa pemilu serentak tahun 2024 digelar pada tanggal 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan pilkada yang digelar pada bulan November 2024. "Itu sudah dijawab oleh Pak Jokowi, sudah clear artinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
