Senin 11 Apr 2022 00:21 WIB

Soal Aksi Mahasiswa 11 April, Menkominfo: Jangan Ada Selipan dan Titipan Lain

Pemerintah mengeklaim penolakan perpanjangan masa jabatan presiden terbantahkan.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR tentang perkembangan persiapan pelaksanaan digitalisasi penyiaran (ASO) di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Menkominfo memaparkan dari total 697 lembaga penyiaran, sebanyak 277 lembaga telah bersiaran secara digital sebagai tiga tahapan pelaksanaan ASO dan berupaya proaktif dalam persiapan 420 lembaga penyiaran lainnya untuk bermigrasi ke penyiaran digital.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyampaikan paparannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR tentang perkembangan persiapan pelaksanaan digitalisasi penyiaran (ASO) di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Menkominfo memaparkan dari total 697 lembaga penyiaran, sebanyak 277 lembaga telah bersiaran secara digital sebagai tiga tahapan pelaksanaan ASO dan berupaya proaktif dalam persiapan 420 lembaga penyiaran lainnya untuk bermigrasi ke penyiaran digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengingatkan agar aksi mahasiswa pada Senin (11/4/2022) tak diselipi hal-hal yang tidak diharapkan. Ia meminta seluruh pihak berhati-hati.

"Kita harus berhati-hati, jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain. Sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama," ujar Johnny di rumah dinasnya, Ahad (10/4/2022).

Baca Juga

Menurutnya, tuntutan para mahasiswa dapat disalurkan lewat hal yang dialogis dengan pemerintah. Apalagi ia menyebut bahwa tuntutan tersebut dapat disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Lebih baik lagi kalau itu bisa disalurkan dialog-dialog yang dialogis. Presiden sudah cukup jelas berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa," ujar Johnny.

"Cukup jelas berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa yang harus kita jaga bersama adalah bahwa di mana-mana di dunia, termasuk di Indonesia. Demonstrasi mahasiswa adalah salah satu kanal aspirasi masyarakat yang kita jaga bersama-sama," sambungnya.

Di samping itu, ia menilai tuntutan mahasiswa terhadap penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sudah terbantahkan. Salah satunya lewat penetapan jadwal Pemilu pada 14 Februari 2024.

"Kita semua sudah tahu jadwal Pileg dan Pilpres sudah jelas 14 Februari 2024, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP sedang mempersiapkan agar Pemilu kita berkualitas meningkatkan demokrasi kita dan sirkulasi kekuasaan," ujar Johnny.

Di samping itu, Jokowi disebutnya telah mengeluarkan pernyataan taat pada konstitusi yang melarang adanya masa jabatan presiden lebih dari dua periode. Hal tersebut semakin diperkuat dengan instruksinya kepada para menteri untuk berhenti membicarakan wacana tersebut.

"Disampaikan Bapak Presiden saat itu kepada para menteri tidak saja fokus pada pekerjaan mengatasi masalah-masalah di dalam negeri yang sulit ini, tapi juga agar tidak lagi untuk membicarakan yang berkaitan dengan penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Johnny.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini fokus dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan dalam negeri, seperti pandemi Covid-19, komoditas pangan, hingga bahan bakar minyak. Masalah-masalah tersebut juga menjadi fokus dari Jokowi untuk menyelesaikannya.

"Ini sudah cukup jelas disampaikan para menteri dan dimengerti, dan dipahami betul oleh para menteri, dan setelah itu kita sama-sama tahu ya itu juga disampaikan kepada media sosial dan digutal kepada masyarakat. Dari sisi itu saya kira arahan Presiden sudah cukup jelas," ujar politikus Partai Nasdem ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement