Kamis 07 Apr 2022 03:15 WIB

Tanggapi Arahan Jokowi ke Menteri, PAN: Pintu Penundaan Pemilu Tertutup

PAN menilai usulan penundaan pemilu tidak mendapatkan dukungan mayoritas parlemen.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus raharjo
Wali Kota Bogor, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto, diwawancara terkait pembatasan mobilitas masyarakat pada malam tahun baru, Kamis (30/12).
Foto: Republika/Shabrina Zakaria
Wali Kota Bogor, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto, diwawancara terkait pembatasan mobilitas masyarakat pada malam tahun baru, Kamis (30/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para menterinya menghentikan isu soal penundaan pemilu. Bima mengatakan pernyataan tersebut menutup pintu wacana penundaan pemilu.

"Jadi ketika beberapa menyampaikan itu mungkin wacana terbuka tapi kalau hari ini presiden menyampaikan itu, pintunya tertutup, ya karena faktor politik yang pasti sangat dipahami pak presiden sendiri," kata Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga

Membaca pernyataan Jokowi tersebut, Bima menyebut artinya ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan komunikasi politik tingkat tinggi.

Ia meyakini ada latar belakang yang melandasi pernyataan presiden.

"Saya yakin pernyataan presiden ada latar belakangnya, pasti ada komunikasi politik lebih lanjut terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu, artinya ya pintu itu memang sudah tertutup, ya realitas politiknya tak memungkinkan," tegasnya.

Bima menambahkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga sudah menyampaikan bahwa walaupun ada usulan penundaan pemilu, namun realitas politiknya tidak memungkinkan. Sebab, penundaan pemilu tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. "Kan Ketum PAN sudah menyampaikan ke arah itu juga," tuturnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menegur jajaran menteri yang terus menerus memberikan pernyataannya terkait masalah penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi ingin seluruh jajarannya fokus dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi saat ini, seperti kenaikan harga kebutuhan pangan dan juga energi.  

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022) yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (6/4/2022).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement