Selasa 05 Apr 2022 19:02 WIB

Satgas Ingatkan Masyarakat Waspadai Potensi Peningkatan Kasus Pasca-Ramadhan

Kenaikan mobilitas masyarakat mencapai titik tertingginya sejak awal pandemi Covid-19

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo
Juru Bicara Pemerintah untuk  Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan penularan kasus setelah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Sebab, berdasarkan data google mobility hingga 30 Maret 2022 menunjukan kenaikan mobilitas masyarakat yang cukup tajam.

“Sejalan dengan peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditambah pelaksanaan aktivitas di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, tentunya seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah perlu untuk terus berhati-hati dan waspada terhadap potensi penularan yang meningkat,” ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga

Ia mengatakan, kenaikan mobilitas masyarakat ini bahkan mencapai titik tertingginya sejak awal pandemi. Peningkatan mobilitas ini seiring dengan penurunan kasus baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

“Hal ini penting untuk kita pertahankan. Namun tentunya kita perlu menjaga agar seluruh aktivitas masyarakat yang bertahap menuju normal tetap aman dari potensi penularan Covid-19,” jelasnya.

 

Wiku pun kemudian menekankan pentingnya peran seluruh lapisan mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah. Ia mengatakan, tiap individu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang sekitar dengan tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan dengan benar.

Dari 1,4 juta orang yang dipantau menunjukkan kepatuhan masyarakat dalam memakai masker sudah baik. Ia pun mengapresiasi upaya masyarakat yang turut berpartisipasi menekan angka kasus nasional.

Sementara pemerintah daerah di level terkecil menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di wilayahnya. “Adanya relawan, TNI, Polri, dan duta perubahan perilaku yang menjadi aset dalam mengawasi dan melaksanakan disiplin prokes tentunya perlu kita maksimalkan perannya,” ucapnya.

Wiku pun meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh provinsi, terutama di Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah yang belum melaporkan jumlah orang dipantau kepatuhan prokes agar terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan pengawasan kedisiplinan prokes juga perlu dilakukan khususnya di daerah asal dan tujuan mudik seperti Jawa dan Sumatra.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement