"Maksudnya, kalau tahapannya dimulai sejak akhir 2023, maka harus dicairkan sejak TA (Tahun Anggaran) 2023. Makanya sangat tergantung PKPU Tahapan Pilkada nanti bagaimana," ucap Pramono.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan, penyediaan anggaran Pilkada serentak 2024 dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, apabila ketersediaan dana mencukupi dalam satu tahun anggaran, maka penyediaan anggaran dapat dilakukan melalui dana hibah atau dalam bentuk program pada tahun pelaksanaan.
Kedua, apabila ketersediaan dana tidak mencukupi dalam satu tahun anggaran, pemda dapat membentuk dana cadangan pada tahun sebelumnya. Penganggaran dana cadangan tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
"Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan telah ditegaskan dalam butir C.2).b).(3).(c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021," kata Fatoni.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya telah menabung anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Setidaknya pada 2023 mendatang, sudah ada Rp 900 miliar yang siap dianggarkan untuk KPU Jawa Tengah.
"Sehingga kalau nanti kita separuh asumsinya siapkan Rp 1,2 t rasa-rasanya tidak terlalu berat untuk tambahan berikutnya," ujar Ganjar dalam keterangan tertulisnya.
Dia juga memastikan rapat pembahasan terkait anggaran Pilkada 2024 akan segera dilakukan. Hal ini sebagai tindak lanjut pertemuannya dengan Komisioner KPU Jawa Tengah Ikhwanudin dalam rangka persiapan Pilkada dan Pemilu 2024 di kantor Ganjar pada Selasa (5/4).
"Kita akan review indeks-indeks biaya yang ada sehingga betul-betul bisa efisien, karena saya tanya ternyata untuk biliknya pengadaan baru karena yang lama sudah dilelang. Sehingga ya kita mesti siap," kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
