REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat telah menunjuk ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan sebelumnya, Ni'matullah kembali memimpin partai berlambang mercy itu. Padahal dalam pemilihan, politisi senior Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mengumpulkan suara lebih banyak dibandingkan Ni'matullah.
Sejumlah tawaran dari partai lain pun datang meminang IAS. Namun menyikapi keputusan DPP Demokrat itu, mantan wali kota Makassar itu, menyatakan akan tetap menjadi kader biasa di Partai Demokrat. "Alhamdulillah, setelah melakukan perenungan dan diskusi dengan orang-orang terdekat, sekaligus mengamati perkembangan terkini, saya memutuskan untuk tetap menjadi kader biasa di Demokrat," kata IAS dalam keterangan pers Senin, (4/4/2022).
IAS menjelaskan bahwa keputusan tetap di Demokrat untuk sementara waktu masih akan dia barengi dengan perenungan lanjutan. "Yang pasti, niat untuk bisa bertarung di pilgub Sulsel 2024 mendatang tidak akan surut. Caranya bagaimana? Waktu ini masih panjang," lanjut IAS.
IAS juga menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam atas sejumlah tawaran yang dilayangkan sejumlah partai untuk bergabung. "Saya benar-benar mengapresiasi tawaran dari sahabat-sahabat saya di partai lain. Waktu masih panjang, dan saya berharap komunikasi yang sementara berjalan ini (dengan partai lain, Red) akan tetap saya jaga. Saya tidak mungkin menutup berbagai kemungkinan lain di masa mendatang," ujar IAS.
Setelah DPP mengumumkan hasil musda Demokrat, sedikitnya ada tujuh partai yang sudah mengajak IAS untuk bergabung. Partai yang mengajak IAS bergabung pada Senin sore adalah PKPI. Sekjen PKPI, Irjen Pol Purn Syahrul Mamma meminta langsung IAS untuk bisa memimpin PKPI di Sulsel. Opsi calon independen menjadi yang dipertimbangkan IAS untuk maju Pilgub 2024.
"Itu juga suatu kemungkinan. Tapi saya pasti lebih mengedepankan opsi lewat partai. Terkait independen ini, saya akan bertanya ke 1,7 juta suara yang sudah memilih saya di pilgub 2013 lalu. Kita lihat bagaimana perkembangan ke depan," tegas IAS.
Keputusan IAS untuk tetap di Demokrat mengabaikan penzaliman yang dialaminya. Keputusan DPP menunjuk Ni'matullah sebagai ketua Demokrat ini dipertanyakan sejumlah pihak baik kader Demokrat ataupun masyarakat Sulsel lebih luas.
Pada Musda lalu, IAS mengumpulkan suara lebih banyak dibandingkan Ni'matullah, 16 berbanding 8 suara dari 24 DPC se-Sulsel. Pada momen yang sama, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ni'matullah juga ditolak oleh forum Musda lalu.
Jika status IAS sebagai mantan narapidana KPK yang menjadi persoalan, artinya DPP sudah menggunakan standar ganda dengan penetapan Ketua Demokrat Sulut yang juga sempat berstatus sama. Rapor Ni'matullah saat memimpin Demokrat selama enam tahun juga dinilai tak begitu bagus. Suara partai turun, dan angka legislatif pun merosot di semua tingkatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika