Ahad 03 Apr 2022 13:38 WIB

Legislator: BLT Migor Dinilai Bukan Solusi yang Efektif

Ini karena BLT merupakan kebijakan yang temporer dan terbatas dan belum jadi solusi.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Agus Yulianto

Foto: dpr

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, BLT merupakan kebijakan yang temporer dan terbatas sehingga belum menjadi solusi yang efektif dan komprehensif mengatasi mahalnya harga minyak goreng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga minyak goreng (Migor). Menanggapi itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menilai, kebijakan pemberian BLT bukanlah solusi yang efektif.

"Apapun kebijakan yang baik untuk rakyat, saya mendukungnya. Namun, BLT merupakan kebijakan yang temporer dan terbatas sehingga belum menjadi solusi yang efektif dan komprehensif mengatasi mahalnya harga minyak goreng, bahkan langka di kala Indonesia sebagai negara produsen terbesar CPO (crude palm oil)," kata Herman kepada Republika, Ahad (3/4).

Herman menawarkan, sejumlah solusi lain untuk mengatasi mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Salah satunya adalah dengan menguasai hulu produksi sebesar 30-40 persen.

"Untuk komoditas pangan pokok/strategis yang sudah swasembada atau diproduksi lebih di dalam negeri, negara harus menguasai di hulu minimal 30-40 persen produksi, termasuk kebun kelapa sawit," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Sedangkan bagi komoditas yang masih impor, Herman menilai, negara harus memiliki stock yang dikuasai minimal untuk tiga bulan kedepan. Selain itu, homogenitas komoditas pangan tertentu, seperti beras dan daging yang dikonsumsi masyarakat tiap hari, harus digalakan diversifikasi pangan.

"Karena Indonesia kaya dengan keberagaman pangan baik hewani dan hayati," tuturnya.

Sebelumnya Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sekaligus pada April 2022 sebesar Rp 300 ribu untuk periode April, Mei, dan Juni. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta kepada 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan.

“Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait BLT minyak goreng di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4).

Ikuti Whatsapp Channel Republika