REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan keprihatinan atas serangan pembunuhan hingga pembakaran fasilitas umum oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Ia menilai serangan yang sudah kesekian kalinya kepada masyarakat dan anggota TNI-Polri d isana ini menunjukkan negara belum serius menumpas KKB di Papua.
Terbaru, KKB Pimpinan Egianus Kogoya menyerang dan membakar fasilitas pendidikan dan kesehatan, setelah sebelumnya juga sempat membunuh anggota polisi Sertu Eka Andrianto Hasugian dan sang istri Sri Lestari Indah Putri yang juga Bidan di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua pada Kamis (31/3/2022).
Belum lama ini kelompok KKB juga telah membunuh 10 prajurit TNI dan merusak Pos Satgas Mupe Yonif Marinir-3 di Kabupaten Nduga, Papua. "Kami berharap pemerintah ambil langkah serius jangan sampai kita dengar ada warga sipil, anggota polisi dan TNI yang tewas lagi,” kata Nasir.
Ia meminta pemerintah mengambil langkah strategis yang terukur dan profesional. Jangan sampai Papua menjadi killing feel bagi setiap warga sipil, anggota polisi dan prajurit TNI yang bertugas berada di sana. Apabila ini terus berlanjut-lanjut, ia menilai negara memang sudah gagal melindungi warganya. "Bila kondisi ini berlarut menunjukkan seolah negara gagal melindungi warga sipilnya, anggota polisi dan prajurit TNI yang ada di sana,” ujar Nasir.
Sementara itu, serangan KKB belakangan bukan hanya diarahkan kepada tentara dan polisi saja. Warga sipil juga tidak jarang mendapat serangan teror dari kelompok KKB ini. Karena itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional – Pemuda Adat Papua (DPN-PAP), Jan Christian Arebo, mengecam dan mengutuk tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh KKB tersebut.
“Penembakan yang dilakukan KKB ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga saya katakan bahwa KKB ini kelompok teroris yang menyerang warga sipil ini adalah pelanggar HAM”, terangnya.
Menurutnya, warga Papua sejatinya tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur. Mereka tidak anti-pendatang dan tidak anti-investasi. Pembangunan oleh pemerintah RI juga tetap harus jalan terus untuk rasa keadilan sosial rakyat Indonesia.
Proyek pembangunan yang sedang berjalan adalah penyempurnaan konektivitas di Tanah Papua baik trans papua maupun jaringan telekomunikasi.
Ia melihat KKB semakin berani dan semakin brutal melakukan aksinya karena merasa ada dukungan.
Ia menyebut ada aktor, oknum-oknum tertentu di balik mereka yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial, seolah- olah Papua tidak kondusif dan dimainkan oleh aktor luar negeri seperti Benny Wenda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika