Selasa 29 Mar 2022 19:22 WIB

Ribuan Lubang Bekas Tambang dan Risiko Kekeringan di IKN Nusantara

KLHK mengakui ketersediaan air tanah di kawasan IKN Nusantara memang kurang.

Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkap terdapat 2.415 lubang bekas tambang di ibu kota baru tersebut.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alat berat beroperasi membangun jalur logistik di lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (15/3/2022). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkap terdapat 2.415 lubang bekas tambang di ibu kota baru tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya akhirnya mengungkapan data lubang tambang di dalam kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Baca Juga

Menurut Siti, bukaan lubang tambang di IKN mencapai 29 ribu hektare, yang berarti hampir setara dengan setengah luas Jakarta.

"Untuk seluruh Kalimantan Timur luas bukaan lubang tambangnya kira-kira ada 154 ribuan hektare. Sedangkan di kawasan IKN, catatan kami sementara ada 29 ribu hektare," ungkap Siti.

Dalam slide paparan Siti, data ditampilkan berdasarkan jumlah lubang tambangnya. Total terdapat 2.415 lubang tambang di ibu kota baru tersebut.

Perinciannya, sebanyak 149 lubang tambang dengan luas bukaan masing-masing di atas dua hektare, lalu 211 lubang berukuran 0,2 - 1 hektare, dan 2.055 lubang berukuran di bawah 0,2 hektare. Siti mengatakan, pihaknya sudah mulai mencoba memulihkan sejumlah lubang tambang di IKN itu pada 2021.

Ada tiga konsep yang digunakan untuk memulihkan area bekas lubang tambang itu. Pertama, dijadikan hutan rawa buatan yang bisa digunakan sebagai koridor satwa dan area penyangga tamah hutan raya (Tahura).

Kedua, dijadikan tempat agrowisata. Langkah ketiga, memanfaatkan air lubang tambang untuk kegiatan wisata, perikanan, olahraga, dan  untuk sumber air bersih.

"Bekas tambang yang berair ini seharusnya bisa menjadi sumber air untuk IKN," ujar Siti.

Terkait rencana menjadikan air lubang tambang sebagai sumber air IKN, Siti terkendala dengan tingkat kadar pH airnya yang rendah, yakni 2,6 hingga 3. Untuk diketahui, nilai pH yang biasa dikonsumsi manusia umumnya mendekati 7.

"Kira-kira, pH 3,5 itu sama dengan air jeruk nipis. Ini (air di lubang tambang) lebih asam lagi dari jeruk nipis. Hal ini terus diidentifikasi oleh kementerian," ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun mengakui bahwa kawasan IKN Nusantara berisiko mengalami kekeringan, sebagaimana tertera dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) proyek tersebut. Untuk mencegah kekeringan terjadi, pemerintah akan melakukan sejumlah upaya. 

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro mengatakan, salah satu cara mencegah kekeringan adalah menjadikan lubang bekas tambang sebagai tempat cadangan sumber air.

 

"Sebetulnya risiko kekeringan, ini (lubang tambang) kan bisa dijadikan tempat cadangan sumber air juga. Jadi sebetulnya ada konsep panen hujan, konsep menyimpan cadangan air di lubang-lubang itu," kata Sigit kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin kemarin. 

Sigit menambahkan, berdasarkan hasil KLHS, ketersediaan air tanah di kawasan IKN memang 'kurang'. Tetapi, air permukaannya tidak.

"Makanya akan dibuat bendungan untuk memasok air ke sana," ujarnya. 

Saat ini, kata Sigit, pemerintah sudah membangun Bendungan Semoi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, yang akan digunakan untuk memasok kebutuhan air IKN Nusantara. Ke depan, pemerintah akan membangun dua atau tiga bendungan lagi untuk mencukupi kebutuhan air di ibu kota baru tersebut. 

Selain itu, lanjut Sigit, pemerintah juga akan meningkatkan ketahanan cadangan air tanah di IKN. Karena itu, IKN menerapkan konsep sponge city (kota spons). 

"Jadi IKN itu menyerap air. Jadi standar pembangunan IKN itu akan banyak dibuat biopori dan lain-lain. Supaya air hujan tidak langsung jadi air larian, tapi diserap untuk menambah ketahanan air di daerah itu," ujarnya. 

Sebagai informasi, kawasan IKN dengan luas 256.142 hektare berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemerintah sudah mulai membangun sejumlah infrastruktur jalan di sana. Berdasarkan perhitungan Bappenas, megaproyek ini bakal menelan biaya Rp 466,9 triliun.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement